RABU , 17 OKTOBER 2018

Disdag Imbau IKM Benahi Kemasan Produk

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 28 April 2018 12:00
Disdag Imbau IKM Benahi Kemasan Produk

kantor balaikota (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perdagangan (Disdag) mengimbau agar pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) agar menjaga kualitas kemasan (Packaging) produknya. Pasalnya, tidak sedikit pelaku IKM yang kurang memperhatikan kelayakan kemasan suatu produk.

Kepala Bidang Industri Dinas Perdagangan Kota Makassar, Andi Jabbar mengatakan secara signifikan tidak ada pelanggaran berarti untuk para pelaku IKM. Hanya saja, mereka kurang memahami pentingnya menjaga kualitas produk termasuk packaging yang belum memenuhi standar.

“Iya, packaging belum memenuhi standar. Mereka juga ini belum mahami pentingnya menjaga kualitas untuk dapat bersaing dalam menghasilkan produk, mulai dari kualitas bahan baku, desain kemasan, label kemasan, termasuk yang belum memiliki izin usaha,” kata Jabbar, Jumat (27/4) kemarin.

Dia menjelaskan, temuan seperti ini memang sering dijumpai, apalagi pelaku IKM adalah industri rumah tangga yang modalnya dibawah Rp2 juta. Ia mengatakan bahwa untuk izin pangan industri rumah tangga itu berada di Dinas Kesehatan, sementara label halal di MUI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan, Syahruddin mengaku pelaku IKM masih minim terhadap regulasi. Akibatnya, mereka memasarkan produk tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan.

Untuk itu, dia mensosialisasikan regulasi terkait perindustrian kepada para pelaku IKM. Harapannya, agar produk industri yang dihasilkan bisa bersaing dipasaran.

“Para pelaku usaha ini mereka hanya sekedar usaha saja, tapi mereka tidak mengerti bagaimana aturan main dalam melakukan kegiatan usaha,” kata Syahruddin.

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan mulai dari perizinan, produksi, sampai pada pemasaran. Dimana dalam aturan tersebut jelas disebutkan bagaimana produk itu bisa lebih baik, khusunya pada kemasan.

Sehingga, dengan dipahaminya regulasi tersebut tidak ada lagi pelaku IKM yang memasarkan produknya tidak sesuai dengan standar yang ditentukan.

“Pelanggaran yang dilakukan itu, misalnya kalau makanan kemasannya harus bagus, produksinya harus higienis dan sesuai dengan standar. Jadi rata-rata itu pelanggarannya di kemasan atau packaging baik produk makanan maupun kerajinan,” jelas dia.

Lanjutnya, ketika ditemukan pelanggaran pihaknya tidak langsung menjatuhkan sanksi. Melainkan melihat dulu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku IKM.

“Kalau ada pelanggaran kita lihat dulu pelanggarannya apa, misalnya barangnya tidak standar atau tidak higenis kita serahkan ke yang mengetahui standarnya itu seperti apa, kan aturannya ada,” kata Syahruddin. (*)


div>