JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Disdag Kewalahan Tangani Seng Tak Ber-SNI

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

doelbeckz

Rabu , 21 Maret 2018 20:02
Disdag Kewalahan Tangani Seng Tak Ber-SNI

Pekerja sedang memperlihatkan seng merek Gajah di salah satu toko bahan bangunan di bilangan Jl Sultan Alauddin, Makassar, Rabu (21/3). Seng ini diduga tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). foto: sugihartono/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintahan Provinsi Sulsel, dalam hal ini Dinas Perdagangan (Disdag) Sulsel sepertinya masih kewalahan terhadap banyaknya peredaran produk kebutuhan konsumen yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Salah satunya seng yang tidak ber-SNI yang justru menjamur peredarannya di pasaran.

Hal itu terlihat beberapa saat lalu ketika Polda Sulsel diduga melakukan penyegelan terhadap salah satu toko pengecer bahan bangunan yang menjual atap seng bermerek Gajah lantaran tidak berstandar SNI, belum lama ini.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar, Dinas Perdagangan (Disdag) Sulsel, Akbar Tadaga, mengatakan, pihaknya telah menjalankan pengawasan dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, namun masih saja kewalahan apabila dibandingkan antara personil yang kurang dengan jumlah jenis produk yang diawasi.

“Kita bukan tidak mengawasi, kita tetap mengawasi hanya karena personil yang kita miliki sangat kurang, jadi kita kewalahan dengan jumlah produk yang harus diawasi setiap harinya itu tidak memungkinkan,” terang Akbar, Rabu (21/3).

Untuk mengatasi hal itu, Dinas Perdagangan Sulsel tengah menyusun kerja sama dengan pihak Kepolisian demi menegakkan aturan penerapan produk SNI.

“Kita butuh kerjasama dengan pihak Kepolisian, sementara ini belum ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kita, mungkin pekan depan baru ditandatangani dengan Kapolda Sulsel. Tapi langkah yang dilakukan Polda itu, saya kira sangat baik sekali. Setidaknya bisa memberi efek jera kepada para produsen yang tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Sebagai sanksi, Akbar mengaku, akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku dengan melihat banyaknya kesalahan yang dilakukan dari jumlah barang yang dikeluarkan.

“Sanksi bagi mereka yah nanti kita lihat seberapa besar kesalahannya. Kalau seperti produknya yang tidak berstandar SNI akan ditarik barangnya dulu,” terangnya.

Sebelumnya, pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang menjual produk-produk yang tidak memenuhi SNI. Sanksi yang diberikan cukup berat bagi pelaku usaha, yaitu importir dan distributor berupa hukuman pidana lima tahun dan denda Rp5 miliar.
Sanksi itu tercantum dalam pasal 113 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Aturan tersebut menyebutkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Selain itu, kewajiban mematuhi SNI diatur dalam pasal 57, yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib. Meski telah ada sanksi, namun masih saja banyak yang belum menerapkan SNI. (***)


div>