SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Disdukcapil Akan Gunakan Mobil Keliling untuk Perekaman e-KTP

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Senin , 03 April 2017 17:02
Disdukcapil Akan Gunakan Mobil Keliling untuk Perekaman e-KTP

Kepala Bidang Pengelolahan dan Pendayagunaan Data dan Informasi Kependudukan Disdukcapil Kota Parepare, Adi Hidayah Saputra. foto: luki amima/rakyatsulsel.

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disducapil) Kota Parepare, tengah menggenjot perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) melalui sosialisasi dan berbagai upaya, agar masyarakat segera melakukan perekaman e-KTP. Pasalnya, sejauh ini, masih sebanyak 30 ribu masyarakat Parepare yang belum melakukan perekaman.

Kepala Bidang Pengelolahan dan Pendayagunaan Data dan Informasi Kependudukan Disdukcapil Parepare, Adi Hidayah Saputra, mengatakan, pihaknya telah memberikan data masyarakat yang belum melakukan perekaman, kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan. Selanjutnya, kata dia, pihak Kelurahan melakukan koordinasi kepada masing-masing Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), supaya tim dari Disdukcapil datang di Kelurahan untuk bersosialisasi.

“Selain itu, kami juga telah melakukan himbauan yang disebarkan pada rumah-rumah ibadah, dan juga bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare, yang fokus pada sosialisasi hak pilih masyarakat,” katanya Senin (3/4).

Dia menjelaskan, batas perekaman yang telah diberikan sejak 31 Desember 2016 lalu, diperpanjang hingga 30 Juni 2017. Namun, katanya, jika masyarakat tetap tidak melakukan perekaman, maka sesuai informsai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), data masyarakat tersebut akan dinonaktifkan.

“Yang jelas, mengurus sesuatu yang mempersyaratkan KTP, tidak akan dilayani jika belum memiliki e-KTP atau paling tidak telah melakukan peremakan. Makanya, saat ini cukup melakukan perekaman karena blangko dari pusat juga belum diterima, dan dijanji dikirimkan pada bulan Mei. Sehingga, untuk sementara bisa dengan menggunakan Surat Keterangan,” ujarnya.

Dia memaparkan, pihaknya membuat kebijakan internal sebagai bentuk penegasan yaitu, bagi masyarakat yang mengurus Kartu Keluarga (KK), namun salah satu penghuninya belum melakukan perekaman, maka KK tidak akan diterbitkan oleh Disdukcapil. “Jika alasannya bahwa yang bersangkutan ada di luar daerah, maka diberikan jangka waktu hingga 30 Juni 2017 mendatang,” terangnya.

Adi menambahkan, pelayanan terkait perekaman di Kantor Discukpail sejauh ini berjalan dengan lancar dan tertib. Apalagi, jelasnya, dengan diterapkannya sistem nomor antrian dan jumlah petugas yang cukup, dapat memastikan semua masyarakat yang datang melakukan perekaman akan terlayani.

[NEXT-RASUL]

“Yang jadi masalah, ketika masyarakat malas mengantri dan terlalu banyak urusan. Sehingga, nomor antri yang telah diambil, lewat begitu saja. Solusi juga sudah kami tawarkan dengan menambah hari kerja, namun tidak direspon,” keluhnya.

Dia mengungkapkan, salah satu kendala yang menyebabkan pembengkakan pada data masyarakat yang belum melakukan perekaman yaitu, telah meninggal namun tidak terlapor. Selain itu, pendataan awal yang dilakukan di Parepare, namun ternyata telah melakukan perekaman di daerah lain dan tidak melapor.

“Masyarakat juga harus paham bahwa apabila telah didata di Parepare, tapi merekam di tempat lain dan ingin mengurus keperluan di Parepare, maka harus meminta surat keterangan pindah dari tempat tersebut,” tuturnya.

Dia menyebutkan, data terakhir masyarakat yang belum melakukan perekamaan per Desember 2016 yaitu, Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 14.000, Kecamatan Soreang 13.000, Kecamatan Ujung 7.00, dan Kecamatan Bacukiki 2.000 masyarakat.

“Dengan penerapan sistem selama ini, memang ada peningkatan, dan untuk lebih meningkatkannya kami akan jemput bola dengan menggunakan mobil keliling supaya bisa memasuki wilayah-wilayah pelosok, dan melakukan perekaman dengan difasilitasi pihak Kelurahan setempat,” paparnya.

Terpisah, Ketua Komisi I Dewan Perwaklian Rakyat Daerah (DPRD) Parepare, Tasming Hamid, mengatakan, pihaknya meminta kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk berperan aktif, dan intens sosialasasi kepada masyarakat. Terlebih, kata dia, banyak kerugian yang akan diperoleh masyarakat jika tidak melakukan perekaman e-KTP.

“Makanya, Lurah dihimbau untuk lebih banyak turun di tengah-tengah masyarakat sambil mengingatkan pentingnya memiliki e-KTP, atau paling tidak segera melakukan perekaman. Banyak program yang tidak bisa dinikmati masyarakat jika tidak punya e-KTP, begitupun untuk keperluan pribadi. Selain itu, memang masih banyak masyarakat yang belum paham, sehingga di situlah peran Lurah dalam melakukan sosialisasi dengan melibatkan RT/RW,” tandasnya. (***)

 


div>