SELASA , 24 APRIL 2018

Disdukcapil-KB Pemprov Minta Dukcapil Daerah Aktif Koordinasi

Reporter:

Al Amin

Editor:

Lukman

Rabu , 28 Februari 2018 09:00
Disdukcapil-KB Pemprov Minta Dukcapil Daerah Aktif Koordinasi

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam hal ini Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) tetap aktif mengawal jalannya proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di setiap kantor pelayanan dukcapil di semua daerah di Sulsel.

Terlebih lagi, akhir-akhir ini sejumlah kantor pelayanan dukcapil sangat ramai dipadati warga seiring dengan pembatasan registrasi kartu telepon genggam. Alasannya dengan banyaknya keluhan yang dialami pelanggan seluler tersebut tidak cocok antara nomor KTP dan Nomor Kartu Keluarga yang tertera.

Kepala Dinas Dukcapil-KB Sulsel, Sukarniaty Kondolele mengatakan tugasnya sebagai pengayom penyelenggaraan perekaman e-KTP menjadi penting apabila tiga aspek dapat dilaksanakan secara bijak.

“Koordinasi, mediasi dan fasilitasi menjadi tugas utama dukcapil pemprov dalam membantu dukcapil kab/kota melakukan pelayanan ktp elektronik,” ujar Ani, sapaan Akrab Sukarniaty Kondolele, Selasa (27/2) kemarin.

Tugas itu, lanjut Ani selanjutnya menjaga komunikasi terhadap perkembangan perekaman e-KTP dan permasalahan lainnya agar tetap dilakukan.

“Misalnya, mengkomunikasikan dengan instansi terkait yang memiliki kewenangn dalam mempermudah proses ktp elektronik,” ujarnya.

Selain itu, untuk memudahkan informasi kemajuan progres perekaman e-KTP, Ani mengatakan dirinya juga memfasilitasi ke Kementerian dalam negeri.

“Termask menfasilutasi dengan kemendagri dalam hal ini ditjen dukcapil untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam mendapatkan sarana prasarana yang berkaitan dg penyelenggaraan KTP elektronik,” paparnya.

Ani membenarkan, bahwa keluhan terbanyak adalah tak bisa melakukan registrasi SIM card telpon genggam karena tidak cocok antara data nomor kartu keluarga dan nik KTP.

“Hampir setiap hari sekitar 150 orang datang mengurus,” ujarnya.

Sebelumhya, Direktur jenderal penyelenggara pos dan informatika, Ahmad Ramli mengatakan jika sampai batas akhir pelanggan tidak melakukan registrasi maka akan dilakukan pemblokiran secara bertahap. “Pemblokiran total dilakukan berlaku hingga Mei 2018,” paparnya.

Sementara itu, Kepala dinas komunikasi, informatika dan persandian provinsi Sulsel, Andi Hasdullah mengimbau agar masyarakat sadar akan pentingnya melakukan register SIM card tersebut.

“Warga harusnya memanfaatkan waktu registrasi karnea jika ingin membeli kartu baru maka sangat ribet,” pungkasnya. (*)


div>