SELASA , 18 DESEMBER 2018

Disdukcapil Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Reporter:

doelbeckz

Editor:

Jumat , 30 Desember 2016 14:59
Disdukcapil Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Walikota Parepare Taufan Pawe, saat membuka kegiatan sosialisasi di Restoran Dinasti, Kota Parepare, Jumat (30/12/2016). foto: luki amima/rakyatsulsel.

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, menggelar Sosialisasi Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2016.

Kegiatan diikuti Camat dan Lurah, serta ratusan Ketua Rukun Warga (RW) se-Kota Parepare, yang dilaksanakan di Restoran Dinasty, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Jumat (30/12/2016).

Sekretaris Disdukcapil Parepare, Nini S Oemar, mengatakan, pihaknya melibatkan pemateri dari internal Disdukcapil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare.

“Untuk internal Kepala Disdukcapil, Amran Ambar yang membawakan materi. Sementara, dari DPRD yang menghadiri undangan sebagai pemateri yaitu Kurtapatih dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN),” katanya.

Nini menjelaskan, sasaran sosialisasi ini supaya agar setiap ketua RW, bisa segera melaporkan setiap peristiwa penting terkait kependudukan, di wilayahnya masing-masing.

“Seperti misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, serta perpindahan penduduk baik yang datang maupun yang pindah. Peran Ketua RW di sini, sangat membantu,” jelasnya.

Sementara, Walikota Parepare, Taufan Pawe, mengatakan, proses kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, tentu sangat mempengaruhi instrumen pelaksanaan pemerintahan di daerah. “Jika kita ingin melahirkan kebijakan, tentu tidak lepas dari administrasi,” tuturnya.

[NEXT-RASUL]

Olehnya itu, kata dia, pihaknya berpandangan pandangan bahwa, RW dalam hal ini punya peran yang kuat, karena sebagai pintu masuk jalannya pemerintahan. “RW harus jadi motor penggerak, karena merupakan perpanjangan tangan pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Taufan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah bagian dari produk hukum, dan identitas hukum warga. Sehingga, pihaknya menekankan bahwa, percepatan proses pembangunan yang berkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, sangat membutuhkan peran RW.

“Kami juga mengapresiasi kinerja Disdukcapil selama ini, karena termasuk Dinas yang memiliki kinerja memuaskan masyarakat,” pujinya. (***)


div>