SABTU , 15 DESEMBER 2018

Disdukcapil Tegaskan Suket dan KTP-e Tidak Miliki NIK Ganda

Reporter:

Editor:

Niar

Selasa , 03 Juli 2018 20:35
Disdukcapil Tegaskan  Suket dan KTP-e Tidak Miliki NIK Ganda

int

-Ketua KPU : Suket Alat Kontrol dan Pendeteksi

PAREPARE, RAKSUL.COM- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare menjelaskan secara detail tentang Surat Keterangan (suket) yang dikeluarkan sebagai pengganti KTP saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum lama ini.

Menurut Kepala Disdukcapil Parepare, H Amran Ambar, suket sama fungsinya dengan KTP. Di dalam suket juga tertera nomor induk kependudukan (NIK), tunggal yang tidak bisa ganda, nama, alamat , pekerjaan barkot dll. sehingga suket yang dikeluarkan saat pilkada lalu, tidak dapat digunakan untuk penggelembungan suara sebagaimana yang ditudingkan.

“Poses penciptaan suket itu melalui perekaman. Perekaman sidik jari , iris mata itu tidak manusia yang sama artinya tdk bisa ganda jika ditemukan ganda pada sistem akibat sdh melakukan perekaman2 didaerah lain. Misalnya, seorang telah melakukan perekaman di kab.Pinrang atau Sidrap ingin dicetakkan suketnya menjadi penduduk parepare, maka dipastikan tidak akan bisa jika belum mengurus dan memiliki SKPWNI ( surat pindah keluar warga negara indonesia) dari daerah atau dinas tempat domisili berdasar KTP-e yang dimiliki

Amran menguraikan, suket dikeluarkan jika jaringan koneksitas ke jarkomda pusat belum optimal sementara pemohon mendesak akan memanfaatkan maka. Sebagai pengganti sementara di buatkan suket artinyanpenduduk tersebut telah melakukan perekaman dan tidak ganda.

“Demikian juga jika blangko atau ribbon, cleaning kit habis maka pastilah untuk mengantisipasi kebutuhan dasar masyarakat tuk melakukan perbuatan hukum lainnya maka diterbitkanlah suket. Jumlah suket itu berpluktuasi setiap harinya berbeda dengan KTP yang senantiasa bertambah di mana suket akan berkurang jika dilakukan pencetakan KTP-e karena suketnya ditarik dan digantikan dengan KTP-E. Demikian juga jika terjadi pindah keluar, dan bertambah jika ada perekaman baru seperti yang belum merekam dan yang telah berumur 17 tahun pada hari yang dimaksud,” jelasnya.

Olehnya itu Disdukcapil Parepare merupakan satu-satunya yang melakukan terobosan agar tercipta pilkada damai dengan melakukan sosialisasi dengan melibatkan, babinsa, binmas, semua perwakilan partai pengusung para paslon, Ketua KPU, Ketua Panwaslu, para camat lurah dan 120 ketua KPPS dengan beberapa antisipasi permasalahan pokok yang bakal mencuat.

Di antara permasalahan yang diantisipasi tersebut disebutkan, seperti antisipasi penggelembungan suara melalui sosialisasi kerawanan pengguna suket dan ktp-e tanpa surat panggilan. “Di mana suket dan ktp-e dapat dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggng jawab dgn cara memggunakan fotocopy atau semacamnya dan ktp-e dapat menggunakan printer yang mencetak name card. Cukup dengan mengelupas plastik atasnya. Demikian juga dengan uang ori dapat dipalsukan,” urainya.

Sebagai pemateri saat sosialisasi tersebut, Amran Ambar mengurai langkah antisipasi, misalnya, KPU harus memiliki data suket dari capil untuk diserahkan ke Panwaslu, 300 TPS dan pihak lain yang dianggap berkompeten, dengan harapan setiap pengguna suket dan ktp dapat melakukan pencolosan pada TPS yang harus sesuai dengan daftar suket yang diberikan. “Ini sekiranya ada yang doble yang ditemukan maka dapat dikroscek pada daftar suket maka dapat dipastikan salah satunya dari pengguna pasti palsu dan dapat langsung dilakukan proses pembuktian,” jelasnya.

Selanjutnya, Amran juga menyampaikan, sekiranya ada keraguan terhadap keaslian dari suket dan ktp-e bagi pemilih tambahan dipersilahkan KPPS menghubungi nomor WA atau sms center dan juga portal yang disediakan Capil.

“Dan telah kami sosialisasikan tuk selanjutnya kami validasi asli atau tidaknya suket/ ktp-e tersebut selama proses pemilihan berlangsung oleh tim yang telah kami tugaskan pada semua kecamatan dan didukung oleh mobil mobile, kantor pusat pada disdukcapil serta tim yang berada pada lokasi setiap kecamatan sebagai pusat layanan.
Kemudian jika ada keraguan terjadinya penggelembungan dapat dikaji melalui cara sederhana, yaitu apakah pemilih atau pengguna hak suara setelah ditambah dengan pemilik suara yang tidak menggunakan c6 atau tanpa surat Penggilan melamapui daftar pemilih tetap (DPT)??? jawabnya tidak atau masih jauh di bawahnya. Lalu apakah jumlah daftar pemilih sementara (DPS) lebih besar dari penetapan daftar pemilih tetap (DPT)??? Tenyata minus kurang lebih 30.000 pemilih di mana pada umumnya jika menghadapi pilkada penduduk suatu daerah bertambah sementata Parepare jauh dari pertambahan tersebut bahkan sangat berkurang, sehingga dapat dipastikan kecurangan dengan pemanfaatan suket dan ktp- e dapat dikatakan minim atau tidak sama sekali,” tegasnya.

Jika seandainya terjadi pemanfaatan suket /ktp-e ilegal, lanjut dia, maka akan terdeteksi pada TPS jika TPS tersebut melakukan cek n recek terhadap daftar suket yang diberikan Capil ke KPU sesuai kesepakan saat sosialisasi.

“Disamping itu capil bukanlah pelaksana dan pelaku dari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare akan tetapi sebagai penunjang itupun jika diminta,” paparnya.

Terkait dugaan adanya indikasi penggelembungan suara dengan memanfaatkan suket yang dilaporkan Tim Paslon FAS ke Panwaslu, Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah mengatakan, indikasi penggelembungan suara itu harus dibuktikan.

“Tiga ribu daftar suket yang dikeluarkan Disdukcapil itu sebagai alat kontrol untuk mendeteksi. Kalau ada penggelembungan suada, harus ada buktinya, tidak serta merta mengatakan itu penggelembungan,” terang Nur Nahdiyah.

Mengenai jumlah pemilih dalam Pilkada 2018 ini, Rabu, (4/7/2018), pihaknya akan melakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat kota, untuk memutuskan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. 

“Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, yaitu 95.147, surat suara yang kami keluarkan 97.664 karena ada penambahan 2.5 persen sesuai aturan PKPU,” ulasnya. (*)


div>