SENIN , 18 DESEMBER 2017

Diskominfo Makassar Sosialisasikan Keamanan Registrasi Ulang Kartu SIM

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

Muh Sophian AS

Selasa , 07 November 2017 21:12
Diskominfo Makassar Sosialisasikan Keamanan Registrasi Ulang Kartu SIM

Diskominfo Makassar Sosialisasikan Keamanan Registrasi Ulang Kartu SIM

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Berdasarkan siaran pers Badan Regulasi Teknologi Indonesia pertanggal 1 November 2017 lalu, hingga saat ini sudah tercatat 30 juta lebih Kartu SIM yang telah berhasil melakukan registrasi ulang. Namun belakangan kewajiban meregistrasi Kartu SIM ini, menjadi polemik tersendiri di masyarakat, khususnya terkait proteksi data pelanggan. Apalagi ramai diberitakan mengenai bobolnya puluhan juta data pelanggan di Malaysia belakangan ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Denny Hidayat menghimbau agar masyarakat, khususnya di Makassar tidak perlu khawatir mengenai isu-isu yang berkembang belakangan ini terkait registrasi ulang kartu. “Masyarakat tidak perlu khawatir persoalan keamanan data, ini kebijakan nasional, dimana data yang diambil cuma NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor Kartu Keluarga (KK), itupun hanya untuk mengetahui lokasi atau daerah mana pelanggan terdaftar di kependudukan,” ungkap Denny Hidayat diruang kerjanya, Selasa (7/11).

Denny Hidayat menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan registrasi ulang ini hanya untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, seperti penipuan transaksi online, penyebaran berita palsu atau hoax, serta dapat menanggulangi penyebaran narkoba dimasyarakat ataupun tindakan terorisme. “Kalau pun ada yang mengatakan kalau itu tidak aman dan menganjurkan tidak meregistrasi ulang kartu SIM itu yang mesti dipertanyakan, ada hal apa?, ” katanya.

Menurutnya, keamanan data pelanggan telah dijamin. Sebab sistem keamanan yang digunakan di Pusat telah memiliki mekanisme proteksi yang tinggi berstandar internasional. “Kalaupun data bocor maka sanksinya akan diberikan kepada operator atau provider telekomunikasi yang bersangkutan. Yang pasti tugas kami di daerah tetap sosialisasikan kebijakan nasional ini,” tegas Denny. (*)


div>