KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

Disnaker Bidik Perusahaan Tak Bayarkan THR

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Jumat , 25 Mei 2018 10:45
Disnaker Bidik Perusahaan Tak Bayarkan THR

Ilustrasi. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar mewanti-wanti perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Pasalnya, pemberian THR kepada para pekerja di perusahaan yang berbadan hukum adalah kewajiban.

Pengalaman sebelumnya, masih ada sekira 10 perusahaan yang sering terlambat memberikan THR ke pekerjanya padahal aturan pemberian THR sudah jelas dalam Permen nomor 6 tahun 2016.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Kota Makassar, Ariansyah bahkan mengaku sudah menerima surat edaran dari kementerian dan menegaskan bahwa perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja paling lambat sepekan sebelum lebaran.

“Sudah ada keluar suratnya dari kementerian, ini yang kita tindaklanjuti untuk memberitahukan kepada perusahaan agar membayarkan THR paling lambat sepekan sebelum lebaran,” kata Anca sapaan akrabnya.

Kendati sudah menerima surat edaran dari kementrian, pihaknya baru menyusun surat edaran tersebut untuk disebarluaskan ke 6000 perusahaan wajin lapor yang terdata di Disnaker.

“Masih kita susun, nanti setelah di tandatangani pak wali (Syamsu Rizal) baru kita edarkan,” singkatnya.

Terpisah, Kepala Disnaker, Andi Irwan Bangsawan mengatakan, bahwa perusahaan wajib memenuhi hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan untuk pekerja atau buruh di perusahaan.

“Surat edaran dari menteri sudah sampai dan diterima, satu dua hari surat edaran dari Disnaker Kota Makassar diterbitkan sebagai tindak lanjut dari surat edaran dari pusat. Tidak ada lagi alasan bagi perusahaan swasta di Makassar yang tidak membayarkan THR untuk pekerja,” jelas Irwan.

Ia menegaskan bahwa perusahaan akan mendapatkan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban membayarkan hak-hak pekerjanya berdasarkan aturan nomor 20 tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif bagi perusahaan.

“Kami harapkan tidak ada lagi perusahaan di Makassar yang tidak membayarkan THR untuk pekerjanya, seperti tahun-tahun lalu. Kalau ada pekerja yang tidak dibayarkan silahkan melaporkan langsung ke kami,” tandasnya. (*)


div>