SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

Disnaker Terima 6 Laporan Soal Perusahaan Tak Bayar THR

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 26 Juni 2018 15:00
Disnaker Terima 6 Laporan Soal Perusahaan Tak Bayar THR

Ilustrasi posko pengaduan THR. Foto:rmol.co

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar merilis ada enam perusahaan yang dilaporkan oleh karyawannya terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran Idul Fitri tahun ini.

Kepala Disnaker Kota Makassar, Irwan Bangsawan mengatakan bahwa pihaknya mendapat laporan soal adanya perusahaan yang tidak membayarkan THR karyawannya, namun dengan respon cepat Satgas THR Disnaker, perusahaan tersebut bersedia membayarkan THR karyawannya.

“Ada laporan tapi selesai semuaji, ada enam laporam dan ini merupakan penurunan laporan dibanding tahun lalu mencapai 29 laporan,” ucap Irwan Bangsawan, Senin (25/6) kemarin.

Ia mengatakan bahwa alasan penurunan angka laporan soal pembayaran THR lantaran karena pihaknya memassifkan sosialisasi sebelum lebaran dan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan sangat efektif memberikan kesadaran ke perusahaan.

“Tiga hari berturut-turut kita sidak, itu menjadi shock teraphy bagi perusahaan, dan peran media juga memberitakan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR,” kata Irwan.

Ia menjelaskan keenam perusahaan terlambat menyelesaikan atau membayarakan THR ke karyawannya karena dana yang dimiliki perusahaan tersebut tidak mencukupi sehingga terjadi keterlambatan. Meski begitu perusahaan tersebut sudah menyelesaikan sebelum lebaran.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Ariansyah mengatakan bahwa

laporan yang masuk ke kantor disnaker langsung direspon dengan mendatangi kantor perusahaan yang terlapor sehingga keluhan tenaga kerja cepat terselesaikan.

“Kemarin itu kita buat posko laporan THR mulai sabtu sampai rabu, ketika ada laporan masuk, kita cepat merespon,” kata Ariansyah.

Ia mengatakan bahwa keterlambatan perusahaan tersebut akan diberikan sanksi berupa 5 persen dari total THR yang akan diberikan, kendati demikian, pemberian sanksi merupakan bidang pengawasan Disnaker provinsi.

“Tetap di berikan sanksi tapi itu wewenang provinsi,” singkat Ariansyah. (*)


div>