SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Disparekraf Makassar Akan Bina Pengusaha Restoran dan Hotel Soal Usaha Halal

Reporter:

Editor:

dedi

Rabu , 05 April 2017 20:40
Disparekraf Makassar Akan Bina Pengusaha Restoran dan Hotel Soal Usaha Halal

Kabid Pengembangan Destinasi Disparekraf Makassar Andi Karunrung

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Halal, menjadi kata yang krusial ditengah lajunya usaha industri kreatif khususnya usaha kuliner di Kota Makassar. Oleh sebab itu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kota Makassar dalam waktu dekat akan melaksanakan sertifikasi halal terhadap rumah makan, restoran dan hotel yang menyediakan berbagai jenis kuliner.

“Tanggal 11 April mendatang kita akan mulai sosialisasikan terkait aturan ini. Jadi semua usaha yang berkaitan dengan makanan di kota ini akan
kami undang,” kata Kabid Pengembangan destinasi Disparekraf Makassar Andi Karunrung, Rabu (5/4)

Menurutnya, sosialisasi ini sesuai regulasi, dimana payung hukum yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Pria yang akrab disapa Andika ini menuturkan, Kota Makassar merupakan daerah tujuan investasi yang terus berkembang semakin prospektif untuk menarik wisatawan nasional dan mancanegara berkunjung untuk mengadopsi berbagai aspek, baik kuliner maupun destinasi alam. Apalagi, lanjut dia, kian hari investor maupun wisatawan yang berkunjung ke Makassar juga bertambah.

“Dan sebagian besar mereka adalah Muslim. Maka jelas kebutuhan akan konsumsi pangan yang halal sangat penting, sehingga sejalan dan identik dengan nilai-nilai ke- Islaman,” terang Andika.

Ia mengungkapkan, sebagai kota dunia. Jaminan kehalalan yang disuguhkan di daerah destinasi wisata tentu saja menjadi sangat penting. Mulai dari makanan dan minuman dan cara penyajian hingga perolehannya yang benar-benar harus sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, tambahnya, usaha kuliner yang berada di bawah kewenangan Disparekraf, seperti usaha restoran, katering, warung makan, resto maupun perhotelan yang merupakan sarana penunjang pariwisata daerah semuanya akan di sertifikasi.

“Dengan program ini diharapkan semua pihak yang punya usaha bisa menaati regulasi yang ada,” harap dia.

Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan bahwa sertifikasi halal untuk produk makanan bukanlah hal yang memberatkan tetapi justru akan memberi nilai tambah bagi pemilik usaha. Hal ini dikarenakan dengan adanya bukti halal, sehingga setiap pengunjung tentu tidak akan ragu-ragu untuk menikmati pelayanan di rumah makan tersebut dan secara otomatis, warung/restoran tersebut akan dipenuhi pengunjung.

“Sertifikasi halal sebenarnya bukan lagi menjadi kebutuhan bagi masyarakat muslim saja tetapi juga bagi masyarakat non muslim. Mereka tentu saja percaya dan lebih memilih rumah makan yang bersertifikasi dibanding yang tidak bersertifikasi. Alasannya cara perolehan yang benar dan pengolahannya yang sehat dan higienis menjadi pertimbangan utama,” ungkapnha.

Adapun syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut, pengusaha rumah makan, restoran dan hotel tersebut memenuhi kriteria yang nantinya kemudian akan di tetapkan bersama dengan LPPOM.

“Persyaratannya tentu tidak jauh berbeda dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPOM MUI. Misalnya bagi usaha seperti rumah makan, restoran dan hotel harus memiliki ruangan tempat shalat,” pungkasnya.


div>