MINGGU , 27 MEI 2018

Disperindag Rancang Perwali SNI

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Jumat , 23 Maret 2018 11:00
Disperindag Rancang Perwali SNI

Ilustrasi Kantor Balaikota Makassar. foto: net

– Disperindag Bakal Buat Perwali

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Persoalan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam dunia usaha menjadi perhatian khusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar di tahun 2018 ini. Oleh karena itu, Disperindag bakal membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang SNI dengan tujuan untuk melindungi konsumen dalam memperoleh jaminan atas kualitas barang.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Disperindag Kota Makassar, Syahruddin, Kamis (22/3), mengatakan, pihaknya akan mensosialisasikan tentang penerapan SNI dalam sejumlah produk dalam usaha di Kota Makassar.

“Bidang penindakan kan baru di Disperindag, tahun ini baru kita mulai sosialisasi dulu, ke depan bukan tidak mungkin akan buat Perwali SNI, sehingga ada payung hukum dalam bertindak,” jelasnya.

Syahruddin mengatakan, dalam dunia perdagangan, ada lebih 100 produk yang harus menggunakan SNI, sehingga hal itu menjadi keharusan terutama air dalam kemasan, sampai dengan seng harus menggunakan SNI.

“Jadi semua perusahaan memperlihatkan apa isi gudangnya untuk melihat mana yang wajib mana yang tidak wajib. Kita lihat produknya apa yang ber-SNI,” terangnya.

Syahruddin mengatakan, saat ini pihaknya belum melakukan penindakan terhadap gudang atau toko yang menjual barang ilegal atau barang yang non SNI. Pasalnya, pihaknya baru mendapat persetujuan dan anggaran terkait pengawaan dan penindakan gudang yang berisi barang non SNI.

“Kita belum ada penindakan, karena memang kegiatan kita adalah kegiatan baru dan kita baru menyusun aturan. Apalagi, Kota Makassar sebagai kota jasa dan sangat rawan barang yang tidak berstandar dan ini kita akan sosialisasikan pada masyarakat dan stakeholeder,” jelasnya.

Syahruddin mengatakan, pihaknya masih akan menggunakan aturan pusat, yakni Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen dan SNI. Pasalnya, Pemkot Makassar belum memiliki payung hukum terkait hal tersebut.

“Nanti ini kita lihat masih menggunakan itu atau menggunakan regulasi sendiri dan Perwali SNI memungkinkan, langkah maju ketika pemerintah memberikan ruang kepada disperindag untuk mengelola itu (membuat aturan Perwali SNI) karena diberikan anggaran,” bebernya.

Sementara, Kepala Disperindag Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir, mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasam ketat terhadap adanya gudang yang menjual barang atau produk yang tidak ber-SNI

“Insya Allah, kita akan turun mengawasi gudang yang menjual produk tidak SNI. Kita akan tindak kalau kita temukan,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya masih kekurangan anggota dalam pengawasan tersebut sehingga sangat sulit menemukan. Oleh karena itu, informasi warga sangat dibutuhkan menjadi bantuan yang bisa diteruskan ke Disperindag untuk ditindaki.

“Kita akan koordinasi dengan pihak berwajib terkait isi gudang itu. Katakanlah ada produk yang tidak ber-SNI di situ, maka kita akan turun langsung melakukan pengecekan,” katanya.

“Semua toko yang tidak ber-SNI menjadi perhatian kami. Hanya saja kita terkendala anggota, jadi kalau ada info tolong disampaikan,” tambahnya. (*)


div>