SELASA , 19 JUNI 2018

Distribusi Kertas Suara Pilgub Sulsel Dikebut

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Rabu , 13 Juni 2018 10:00
Distribusi Kertas Suara Pilgub Sulsel Dikebut

Dok. RakyatSulsel

*Libur Cuti, Bawaslu Tetap Lakukan Pengawasan*

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel menargetkan pendistribusian kertas suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel rampung sebelum memasuki Hari Raya Idulfitri.

Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi mengatakan, hingga saat ini, pendistribusian kertas suara sudah dilakukan dibeberapa kabupaten/kota di Sulsel.

Adapun daerah yang sudah dilakukan pendistribusian kertas suara seperti Pangkep, Barru, Parepare, Pinrang, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Selayar.

“Logistiknya sudah ada di KPU setempat. Sementara untuk daerah lainnya akan segera menyusul. Seperti Sidrap, Enrekang, Tator, Torut. Kemudian Makassar, Maros, Gowa, Bone, Sinjai, Soppeng dan Wajo,” ujarnya.

Syarifuddin Jurdi menegaskan tetap akan melakukan pendistribusian kertas suara meski hari libur. “Kita tetap bekerja dan melakukan pendistribusian logistik dan kami perkirakan sebelum lebaran surat suara sudah terdistribusi ke seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.

Khusus di Luwu Utara, meski kertas suara sudah ada di KPU setempat, namun sepenuhnya belum terdistribusi ke semua kecamatan yang ada.

Ketua KPU Luwu Utara Suprianto menyebut jika ada tiga kecamatan di Luwu Utara yang sangat sulit dijangkau. Tiga kecamatan itu yakni, Kecamatan Seko, Rampi, dan Rongkong.

“Kami sudah sampaikan kepada KPU Sulsel, bahwa semua jenis logistik untuk Luwu Utara harus didahulukan. Karena ada 3 kecamatan yang aksesnya sulit, walaupun jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi lama tempuhnya itu bisa sampai 3 hari,” ujar Suprianto.

Suprianto menerangkan, dari Masamba yang merupakan ibukota kabupaten menuju Kecamatan Rongkong hanya berjarak 70 kilometer, dengan waktu tempuh 3 sampai 4 jam. Namun saat ini, kata dia, kendaraan yang bisa mengakses wilayah tersebut hanya kendaraan roda dua.

“Di Kecamatan Rampi juga itu hampir sama kondisinya. Jaraknya 80 kilometer. Tapi bisa menghabiskan waktu beberapa hari di jalan. Mobil tidak bisa lewat sama sekali. Jadi harus naik motor,” lanjutnya.

Sementara Kecamatan Seko berjarak sekira 130 kilometer dari Masamba. Untuk mengaksesnya melalui darat, lanjut Suprianto, orang-orang harus menghabiskan waktu selama 3 hari di jalan dengan kendaraan roda dua. Bisa saja, pihaknya menggunakan pesawat, namun ada pertimbangan lain.
Persoalan distribusi di daerah tersebut, menurut Supriadi tak lantas usai saat sampai di ibukota kecamatan. Sebab, desa-desa di kecamatan tersebut, ada juga yang harus ditempuh selama sehari dengan kondisi jalan yang tak kalah buruknya.

Diketahui, untuk kecamatan Seko ada 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 9.330 pemilih. Kecamatan Rampi 9 TPS dengan 2.097 pemilih. Lalu, Rongkong memiliki 16 TPS dan jumlah DPT 2.854 pemilih.

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel memastikan tetap akan melakukan pengawasan meski hampir seluruh instansi pemerintahan dan swasta cuti bersama.

Itu dilakukan untuk mengawasi jalannya pilkada yang damai dan aman tanpa kecurangan, karena memang momentum cuti bersama bisa saja dijadikan momen untuk melakukan kecurangan. Hal itu dikatakan oleh Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi saat dikonfirmasi.

“Panwas itu tidak libur, kita tetap bekerja untuk mengawasi pilkada. Ada piket yang bertugas untuk menerima laporan-laporan dari masyarakat. Jangan sampai ada pelanggaran yang terjadi,” kata Laode.

Selain itu, Laode menjelaskan, sudah ada tim dari Panwaslu yang turun langsung di lapangan untuk mengawasi agenda-agenda kandidat. Sehingga tidak ada ruang untuk melakukan kecurangan bagi kandidat.

“Di lapangan juga ada Panwas yang melakukan pengawasan. Setiap kegiatan-kegiatan kandidat itu diawasi agar tidak bisa curang,” jelasnya.

Selain dari pengawasan Panwaslu, Laode juga menuturkan peran masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan sangat penting. Masyarakat bisa memberikan laporan ke Panwaslu apabila menemukan adanya kecurangan kandidat di lapangan.

“Masyarakat kan juga sudah cerdas melihat pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Tentunya peran masyarakat ini sangat penting untuk bersama-sama menghadirkan pesta demokrasi yang sehat,” tandasnya. (*)


div>