MINGGU , 20 MEI 2018

Ditiup-tiup Isu Bohong

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 03 September 2012 11:58

PEMILUKADA Sulsel untuk memilih gubernur periode 2013-2018, sudah makin mendekat; 22 Januari 2013 mendatang. Namun, suhu politik sudah terasa panas. Semoga saja tidak sampai mendidih dan menyiram kemana-mana.

Memanasnya suhu politik ini, bukan hanya karena hari “H” sudah semakin dekat, namun juga dibarengi dengan munculnya berbagai macam isu menyesatkan. Salah satu isu bohong berbau SARA yang berkembang saat ini adalah makam Raja Bone, Arung Palakka, dibongkar oleh masyarakat Gowa. Kontan saja, isu tidak mendasar ini pun makin membuat “panas” suhu menjelang Pilgub.

Entah, apakah isu ini sengaja dihembuskan dengan agenda politik tertentu atau punya tujuan lain, yang jelas telah membuat resah. Isu ini beredar lewat SMS maupun diskusi di sejumlah kafe di Bone.

Menjelang Pemilukada mendatang, Sulsel harus benar-benar bersih dari isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Karena itu, para pemimpin dan elit harus mampu mendamaikan rakyat guna mewujudkan ketentraman dalam bermasyarakat agar Pilkada daerah ini menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia.

Semua pihak juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menegakkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI serta bersih dari SARA. Pilkada itu mesti demokratis, tertib dan aman.

Isu SARA itu sangat sensitif dalam masyarakat yang plural. Bisa berdampak destruktif dan bisa dimainkan oleh kelompok kepentingan, seperti kepentingan politik.

Karena itu, isu berbau SARA ini harus segera distop, jangan sampai melebar kemana-mana. Isu SARA, apalagi kalau sampai terjadi hal-hal lainnya, tidak boleh terjadi atas nama apapun di Sulsel dan seluruh wilayah di Indonesia.

Untuk menghindari itu tokoh masyarakat harus berpartisipasi aktif dengan memberikan pengertian. Bukan berdasarkan fanatisme SARA.

Selain itu, Panwaslu harus meningkatkan kinerjanya dan bertindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. Panwaslu menyosialisasikan pada masyarakat dan memperketat pengawasan dengan melibatkan komponen masyarakat agar tidak terjadi penyebaran isu negatif. Panwaslu harus bertindak tegas untuk memberikan sanksi terhadap oknum-oknum yang menyebarkan isu SARA.

Untuk penyelesaian isu berbau SARA, harus diselesaikan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat yang dinilai lebih mengetahui akar masalah di lapangan. (*)


Tag
div>