SELASA , 20 NOVEMBER 2018

Ditolak, Soni Sumarsono Janji Netral di Pilgub

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Senin , 02 April 2018 12:15
Ditolak, Soni Sumarsono Janji Netral di Pilgub

Soni Sumarsono. (ist)

– Pengukuhan Digelar 9 April 2018

MAKASSSAR, RAKYATSULSEL.COM – Presiden Jokowi telah menunjuk Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel. Selain bertugas untuk menjalankan pemerintahan, Soni juga bertanggungjawab mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Juni mendatang.

Meski belum dilantik sebagai Plt Gubernur, Soni sudah menuai penolakan dari kelompok tertentu yang berkepentingan di pilgub. Alasan penolakan tersebut, karena Soni dianggap tidak netral dan kebijakannya saat menjadi Plt di Jakarta tidak melanjutkan program gubernur sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Soni mengaku masih menunggu SK hingga pelantikan tanggal 9 April mendatang. Iapun telah siap menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur Sulsel. Termasuk menjamin akan netral selama hajatan lima tahunan itu digelar.

“Tinggal menunggu SK. Rencana pelantikan di Makassar, tanggal 9 April sekaligus sertijab. Dan tentunya, saya akan netral demi menjaga wibawa etik yang diemban sebagai PNS, juga kepercayaan pemerintah pusat,” tegasnya, Minggu (1/4) kemarin.

Saat ditanya soal adanya penolakan, mantan Plt Gubernur DKI itu tak mempersoalkan. Menurutnya, itu bagian dari dinamika berdemokrasi.

“Masyarakat punya aspirasi yang harus disalurkan, baik murni ataupun tidak. Selama tidak anarkis, sikap tersebut wajar-wajar saja. Yang jelas, saya siap bekerja sampai ada gubenur defenitif,” pungkasnya.

Meski demikian, Soni tidak mau sesumbar soal langkah prioritas yang akan ditempuh saat resmi menjabat sebagai Plt Gubernur Sulsel. Dimanapun ditugaskan, dia siap mengemban amanah yang telah dipercayakan dan tidak akan mengecewakan.

“Insya Allah siap memberikan kinerja terbaik dan pengabdian yang tidak pernah lelah untuk masyarakat, bangsa dan negara. Bila sudah resmi jadi Plt gubernur, tentunya harus melanjutkan program dan keberhasilan Pak Gubernur Syahrul Yasin Limpo saat ini,” tuturnya.

Sementara, calon Gubernur Sulsel nomor urut 1, Nurdin Halid, menegaskan, tidak mempersoalkan kehadiran Soni sebagai Plt Gubernur Sulsel. Asalkan harus netral menjalankan tugas mengawal jalannya pilkada dan pilgub, serta dapat menjalankan roda pemerintahan seperti biasanya.

“Siapapun Plt Gubernur tak masalah, mau Pak Soni atau lainnya. Hanya saja, kami berharap harus netral dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik,” singkatnya.

Terpisah, calon Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA), juga berharap Soni netral.
“Kita hanya meminta agar menjaga netralitas. Kalau ini (netral) dijaga, pasti pilkada yang berlangsung di Sulsel ini akan berjalan dengan damai dan aman,” kata NA.

Disinggung mengenai saat ini sudah ada riak-riak dari beberapa kalangan jika Soni tidak neteral, apalagi sebelumnya pada saat menjadi Plt Gubenur DKI Jakarta tidak melanjutkan program, NA mengaku tidak tau soal itu.

“Kalau soal di Jakarta saya tidak tau itu, saya kira beliau (Soni) tidak memiliki kepentingan di Sulsel,” ujarnya.

Bupati Bantaeng dua periode ini menyebutkan, sekiranya yang menjadi Plt Gubernur itu putera Sulsel, dipastikan ada kepentingan. “Kecuali dia (Soni) putra Sulsel pasti ada kepentingannya, dan saya anggap dia orang Jawa mau ambil kepentingan apa,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syahrir Karim, mengatakan, penolakan terhadap Plt Gubernur Sulsel yang telah ditetapkan oleh Kemendagri tentunya memiliki alasan tertentu. Selain sebagai bentuk upaya agar Plt nantinya bersikap netral, juga harus mampu menjalankan roda pemerintahan selama bertugas.

“Saya kira penolakan oleh kelompok tertentu masih dalam batas wajar. Anggaplah itu bagian dari warning, bahwa Plt Gubernur mesti lebih profesional dalam menjalankan tugas nanti,” kata Syahrir.

Apalagi memang, pengaruh Plt Gubernur sangat besar dalam kontestasi perpolitikan lima tahunan ini. Sehingga, sejumlah pihak tentunya menginginkan agar tidak ada keberpihakan yang mungkin dilakukan oleh Plt nantinya selama menjabat sebagai gubernur sementara.

“Kecurigaan akan netralitas Plt pasti ada dalam dinamika pilgub seperti ini. Tapi saya melihat bahwa bukan berarti penolakan ini lalu kemudian Mendagri mencari pengganti. Tetapi ini hanya menjadi pertimbangan ke Kemendagri saja,” terangnya. (*)


div>