MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Djan Faridz Tolak Muktamar Islah

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 11 Januari 2016 16:13
Djan Faridz Tolak Muktamar Islah

ilustrasi Bendera PPP

PENULIS: SOPHIAN
EDITOR: LUKMAN

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum juga surut. Meskipun Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk menyudahi dualisme kepengurusan Partai berlambang ka`bah tersebut, namun kedua kubu, tetap gontok-gontokan mempertahankan legalitasnya.

PPP Kubu Djan Faridz menegaskan bahwa Muktamar Jakarta merupakan kubu yang paling legal. Sedangkan PPP Kubu Romahurmudziy menegaskan kepengurusan hasil Muktamar Bandung sebagai kepengurusan yang sah, hingga dilakukannya Muktamar Islah.

Diketahui, Menkumham Yosanna Laoly menerbitkan SK yang baru yaitu mengembalikan kepengurusan PPP yang sah hasil Muktamar VII PPP di Bandung, pada Jumat Pekan lalu. Dengan diterbitkannya SK tersebut, maka DPP Muktamar Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk produk-produk dibawahnya.

Menanggapi hal itu, Pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta menolak adanya upaya Muktamar islah yang diusulkan Kubu Romi. Ketua PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz menganggap islah tidak diperlukan karena mengklaim kepengurusan di bawahnya kini satu-satunya kubu yang diakui oleh pemerintah.

Adapun kepengurusan Muktamar Bandung 2010 dianggap telah selesai. “Tidak ada islah, karena yang sah muktamar Jakarta,” kata Djan Faridz.

Djan menyatakan klaim tersebut berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap. Yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung nomor 601 tahun 2016.

Dalam putusan itu, MA mengakui kepengurusan Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz bersama Sekretaris Jenderal Achmad Dimyati Natakusumah. Putusan itu juga membuat kepengurusan Muktamar Surabaya batal demi hukum.

[NEXT-RASUL]

Sementara, Sekjend PPP hasil Muktamar Jakarta Achmad Dimyati Natakusumah menganggap upaya Muktamar islah merupakan salah satu upaya kubu Djan untuk memperpanjang konflik dualisme PPP. Dirinya bahkan meminta kepada seluruh kader PPP untuk menerima putusan hukum dengan bergabung di bawah kepengurusan muktamar Jakarta. Selain itu pihaknya juga mengaku siap untuk merangkul seluruh kader yang selama ini berseberangan.

“Kita akan merangkul seluruh kader jika ingin kembali di kepengurusan yang sah. Yang penting PPP kondusif. Karena tujuan kita memenangi pemilu pada 2019 mendatang,” ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sulsel kubu Djan Faridz, Taufiq Zainuddin juga memastikan pihaknya memberi waktu kepada seluruh kader agar bisa bergabung kembali dalam satu hierarki.

Pihaknya berencana mengajak seluruh kader PPP di kubu lain dan menjanjikan porsi termasuk jabatan di kepengurusan. Namun pihaknya juga tidak akan memberi ruang kepada pihak yang berbeda paham.

Taufiq menganggap sejauh ini upaya rekonsiliasi berjalan cukup baik. Dia menyebutkan, sekitar 70 legislator PPP se-Sulsel telah menyatakan diri bergabung di bawah kepengurusannya.

Untuk legislator lain yang belum menentukan sikap, Taufiq tidak mempermasalahkan. Dirinya juga mengaku tidak akan ada ancaman penggantian antar waktu jika ada kader yang membandel. “Ketua Umum bilang jangan PAW. Kecuali memang yang berat bergabung karena mahzabnya beda. Kita tetap menunggu,” terangnya.

Sementara itu, PPP Sulsel Kubu Romi semakin menegaskan diri untuk tetap berada pada kepengurusan Muktamar Bandung. Hal itu menyusul dilakukannya Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) ke-5 PPP Sulsel, di Hotel Aswin Makassar, Minggu (10/1), kemarin.

[NEXT-RASUL]

Ketua PPP Sulsel hasil Muktamar Bandung Amir Uskara mengatakan, pelaksanaan Muskerwil mengacu kepada putusan MA yang menegaskan kepengurusan PPP dikembalikan ke Muktamar Bandung.

Selain itu Muskerwil ini juga dilaksanakan untuk menyatukan persepsi seluruh kader, bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah kepengurusan dibawah kepemimpinan Surya Dharma Ali selaku Ketua Umum dan Romahurmudziy selaku Sekjen.

Dan hal itupun berlaku bagi setiap tingkatan partai dibawah, dimana khusus Sulsel Ketua PPP dipimpin oleh Amir Uskara dan Muhammad Aras Selaku Sekretaris.

“Karena putusan MA menjadikan Muktamar Bandung yang paling legal saat ini hingga dilaksanakannya Muktamar selanjutnya, maka seluruh struktur kepengurusan kembali seperti semula, yang dijalankan mulai dari struktur paling atas hingga bawah,” kata dia.

Amir Uskara menambahkan, Muktamar Bandung sebagai satu-satunya hasil muktamar yang diakui oleh pemerintah. Sehingga menjadikan hal ini sebagai titik awal bagi PPP untuk kembali melakukan konsolidasi secara sehat.

Konsolidasi yang dimaksudkan yakni adanya kesepakatan antara pihak yang selama ini berseteru untuk menyusun konsep pelaksanaan Muktamar, menyusul berakhirnya masa kepengurusan Mukhtamar Bandung. “Sehingga satu-satunya jalan untuk mensolidkan kembali partai adalah melakukan Mukhtamar Islah,” tegasnya.

[NEXT-RASUL]

Amir Uskara optimistis, pasca dikembalikannya kepengurusan PPP yang sah hasil Muktamar VII PPP di Bandung, Kemenkumham tidak akan serta merta menerbitkan SK Muktamar Jakarta.

“Tidak otomatis Muktamar Jakarta bisa langsung mengklaim bahwa pihaknya yang lebih memiliki legalitas. Menkumham kan mengembalikan kepengurusan ke Mukhtamar Bandung, sehingga Kepengurusan Muktamar Jakarta tidak akan diterbitkan SK-nya karena memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, sehingga dengan Keputusan Menkumham ini, maka DPP sepenuhnya kembali ke Muktamar VII PPP di Bandung, begitupun dengan nomenklaturnya,” tandasnya.


div>