RABU , 12 DESEMBER 2018

DJP Kejar Harta Tak Dilaporkan

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

asharabdullah

Selasa , 26 September 2017 10:48
DJP Kejar Harta Tak Dilaporkan

Ilustrasi. (int)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Setelah berakhirnya tax amnesty. Kini, pemerintah mengejar pajak bagi harta yang tak dilaporkan pada saat tax amnesty.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan (P2) dan Humas DJP Sulselbartra, Aris Bamba, Senin (25/9) kemarin, mengatakan, tax amnesty itu sulit untuk diukur, mana yang melaporkan hartanya dengan benar mana yang tidak.

“Sesuai UU, filosofi pajak ialah hitung sendiri, bayar sendiri, dan lapor sendiri,” jelasnya.

Aris menjelaskan, penerbitan beleid yang mengatur pengenaan pajak bagi harta yang tak dilaporkan dalam tax amnesty, itu memang benar. Makanya, saat pihaknya menerima data kalau ada tak sesuaian dari pelaporan harta Wajib Pajak (WP) itu akan langsung dikonfirmasi ke yang bersangkutan.

Aris menyebutkan, ada dua metode data yang dimaksud. Yaitu meminta langsung kepada bank, asuransi, kopetasi atau instansi lainnya. Kalau ada WP yang diduga tidak melaporkan SPT-nya dengan benar.

“Yang kedua, karena sudah ada UU baru yang mengatur kalau instansi seperti bank, koperasi, asuransi itu tiap April dan Agustus memberikan data ke kami. Melalui itu juga, kami bisa mendeteksi harta yang tak dilaporkan,” ungkapnya.

Terkait harta yang tak dilaporkan dan dianggap sebagai penghasilan akan dikenaka tiga macam skema tarif pajak. Bagi perorangan itu 30 persen, badan 25 persen, dan WP tertentu itu sebesar 12,5 persen. “Kami cuma meminta untuk WP, itu membayar pajak dengan benar. Karena ini untuk kepentingan negara,” jelasnya.


div>