SELASA , 16 OKTOBER 2018

Dokumen Tak Lengkap, Pembangunan Auditorium IAIN Parepare Diminta Dihentikan

Reporter:

Anastasya

Editor:

Niar

Jumat , 27 Juli 2018 21:06
Dokumen Tak Lengkap, Pembangunan Auditorium IAIN Parepare Diminta Dihentikan

int

PAREPARE, RAKSUL.COM-Dinilai tidak memiliki sejumlah dokumen perijinan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Parepare meminta pengerjaan pembangunan gedung auditorium Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare agar segera dihentikan. Pasalnya, pembangunan tersebut dinilai melanggar dan menyalahi aturan.

Kepala Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan BLH Parepare, J Namar Aslan mengaku dokumen yang belum lengkap seperti Amdal, IMB, Ijin Prinsip, dan beberapa dokumen lainnya.

“Kami sudah melakukan peneguran secara lisan terhadap IAIN agar tidak melanjutkan pembangunan. Namun kita lihat ternyata mereka masih melanjutkan, karena itu akan kita surati agar pengerjaannya dihentikan. Pembangunan bisa dilanjutkan apabila dokumen sudah lengkap,” tegasnya.

Sementara, Ketua FKH Parepare, Bakhtiar Syarifuddin, mengatakan selain dokumen, sebaiknya menyisihkan 20 persen lahan untuk ruang terbuka hijau dan harus jelas tertera di master plan.

“Sesuai peraturan daerah (Perda) no 7 tahun 2014, luas lahan pembangunan mesti menyisihkan 20 persen lahan untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau, dan sampai saat ini, dokumen tersebut belum kami lihat,” katanya.

Terpisah, Plt Wakil Rektor 2 IAIN, Sudirman, mengaku, saat ini pihaknya telah menyurat kepada Pemerintah Kota Parepare terkait penerbitan ijin prinsip. Untuk Amdal pengembangan sementara berproses di Provinsi. Sedangkan ijin IMB, sementara dalam proses.

“Rencananya Pemda ingin melakukan rapat terlebih dahulu, dan kami tunggu undangan rapat itu agar ijin prinsip pembangunan tersebut segera diterbitkan. Selain itu, pengerjaan kita lakukan bersamaan dengan proses IMB,” Katanya.

Dikonfirmasi terkait pemberhentian pembangunan, Sudirman mengaku, bakal menghentikan pengerjaan jika mendapat surat teguran dari BLH.

“Jika suratnya sudah ada, maka kita akan patuh pada aturan, dan kita hentikan,” tegas dia. (MP1)


div>