SELASA , 12 DESEMBER 2017

Dominasi Surat Tugas, DP Dinilai Belum Sepenuhnya Aman

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Selasa , 03 Oktober 2017 14:00
Dominasi Surat Tugas, DP Dinilai Belum Sepenuhnya Aman

Ilustrasi, . Karikatur. (Doc. RakyatSulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah partai politik diketahui telah menyatakan mendukung petahana utama, Moh Ramdhan Pomanto untuk kembali maju sebagai bakal calon Wali Kota Makassar dalam pilwali 2018 mendatang.

Pernyataan dukungan tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat tugas atau rekomendasi. Namun, sejumlah kalangan menilai jika dukungan dalam bentuk surat tugas maupun rekomendasi tersebut bukanlah sebuah jaminan kepastian bahwa partai politik akan mendukung nantinya, sebab Danny harus memenuhi syarat yang diminta parpol terkait, yakni menggandeng kader parpol tersebut sebagai pendampingnya.

Terkait hal tersebut, Syamsu Rizal yang juga bakal calon Walikota Makassar, mengaku tidak terpengaruh terkait surat tugas yang telah dikantongi Danny Pomanto dari sejumlah partai politik tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Deng Ical ini, pemberian surat tugas atau rekomendasi tersebut belum bisa dijadikan indikator untuk memastikan dukungan partai politik kepada pasangannya di Pilwali Makassar 2013 lalu itu. “Tidak adapi yang pasti, semuanya kan baru surat tugas dan itu bukan jaminan. Mau diapakan itu surat tugas,” kata Deng Ical, di Hotel Clarion, Makassar, Senin (2/10) kemarin .

Sekretaris DPD Demokrat Sulsel itu juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada satupun partai politik yang yang telah memastikan dukungannya, kepada kandidat calon walikota Makassar yang akan maju di pilwali mendatang.

“Konstalasinya kan belum jelas, mungkin setelah konstalasi di Pilgub Sulsel jelas baru konstalasi di Pilkada serentak termasuk di Makassar baru ada kejelasan,” sambung Deng Ical

Ia pun kembali menegaskan akan tetap maju di Pilwali Makassar tahun depan. Perihal dukungan parpol, ia optimis bisa mengendarai Demokrat dan beberapa partai lain.

“Komunikasinya lancar ke semua parpol. Tetapi belum saatnya saya sebut partai mana yang akan bergabung dan mendukung,” kunci Deng Ical.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Bosowa (Unibos), Arief Wicaksono, menjelaskan bahwa umumnya surat tugas yang dikeluarkan oleh partai politik berisikan berbagai macam syarat kepada kandidat untuk dapat mengendarai partainya.

“Iya. Jadi isi surat tugas dari partai politik biasanya adalah berbagai macam syarat yang akan dibebankan parpol kepada figur yang akan mengendarai partainya,” terang Arief.

Dekan Fisipol Unibos ini juga mengatakan bahwa selain sebagai syarat komunikasi politik yang akan dibangun bersama parpol lain, surat tugas tersebut juga sebagai isyarat kepada bakal calon untuk memenuhi syarat minimal jumlah dukungan kursi diparlemen, agar parpol atau koalisi parpol dapat mengusung pasangan calon nantinya.

“Surat tugas juga bisa dijadikan ukuran bagi keseriusan kandidat dalam membangun komitmen dengan parpol calon pendukungnya. Hal tersebut lantaran selama ini, banyak parpol yang jadi semacam ‘korban php’ kandidat,” terangnya.

Dengan demikian, lanjutnya, dapat dikatakan bahwa surat tugas ini bersifat fleksibel. Kalau figur tidak bisa memenuhi syarat yang diajukan parpol hingga dalam jangka waktu tertentu, maka itu berarti surat tugas bukanlah jaminan kepastian bahwa kandidat tersebut akan didukung.

“Jadi kalau kandidat yang tidak mampu memenuhi syarat yang mengeluarkan surat tugas tersebut sesuai dengan tenggat waktunya, maka bisa saja parpol tersebut akan dengan mudah mencabut dan bahkan mengalihkan surat tugas itu ke figur lain,” tandasnya.


div>