SELASA , 21 AGUSTUS 2018

DP2 Ajak ASN Sosialisasikan UU

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 31 Juli 2018 21:57
DP2 Ajak ASN Sosialisasikan UU

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail menyampaikan pentingnya Peraturan Perundang-undangan Bagi ASN, Di Hotel D'Maleo, Selasa (31/7/2018). (Armansyah/rakyatSulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Perikanan dan Peternakan (DP2) Kota Makassar mengajak seluruh Aperatur Sipil Negara (ASN) untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ke masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami undang-undang yang berlaku di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Makassar, Abd Rahman Bando saat menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Hotel D’Maleo, Selasa (31/7/2018)

Kata Rahman, regulasi untuk ASN itu selalu ada keluar meski saat ini sudah ada Undang-Undang (UU) ASN tapi turunan UU itu ada banyak.

“Banyak ASN yang baca UU, saya saja sebagai Kadis hanya inti-intinya. Padahal kita tidak pahami dan itu krusial bahkan vital kalau tidak dipatuhi, misalnya soal disiplin ASN,” katanya,

Dia menambahkan, pihaknya ingin ASN punya peran ganda, baik sebagai ASN di tempat kerja dan sebagai perwakilan ASN di lingkungan tempat tinggalnya. ASN harus membantu mensosialisasikan UU ke masyarakat sehingga tatanan kehidupan bisa berjalan sesuai UU.

“Tidak boleh Mereka (ASN) sama dengan masyarakat biasa yang bukan ASN, dimana saja berada. Misalkan saya (ASN) dirumah sebagai warga biasa tapi saya harus memberikan contoh tetangga saya minimal soal kebersihan dan pemberian motivasi kepada warga,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Rahman, sebagai ASN harus mengetahui dan tahu cara antisipasi jika mengalami masalah ketika bekerja. Olehnya itu DP2 menghadirkan dari Bagian Hukum untuk mengetahui cara antisipasi pencegahan terkait masalah hukum.

Pihaknya juga mengundang Bappeda, tujuannya agar ASN dilingkup Pemkot Makassar tidak asal buat perencanaan, utamanya terkait rencanan dalam visi misi Wali Kota Makassar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD).

“Kita undang Bappeda agar ASN bisa membuat program yang bersinergi dengan visi misi Walikota,” tutupnya. (*)

“Kepala Dinas itu menjalankan visi misi Walikota, karena Kepala Dinas tidak punya visi misi,” tambahnya

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengundang Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) agar ASN paham dengan pelaksanaan dalam setiap SKPD.

“Bagaimana sinergitas UPTD dengan bidang, di sekertariat dan kepala dinas membangun sinergitas dalam mempercepat program, itu semua harus sama pemahaman mewujudkan visi misi walikota,” katanya

 


div>