SELASA , 13 NOVEMBER 2018

DP2 Sita 23 Ton Ikan Berbahan Pengawet

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 04 April 2018 09:30
DP2 Sita 23 Ton Ikan Berbahan Pengawet

Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Abd Rahman Bando. foto: net

* Rencana Bangun Laboratorium di Pelelangan Ikan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Pertanian dan Peternakan (DP2) Kota Makassar berhasil mengamankan 23 ton ikan dari luar daerah yang positif menggunakan bahan pengawet. Jumlah tersebut hasil akumulasi selama dua tahun terakhir, yakni 2016 dan 2017.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (DP2) Kota Makassar Rahman Bando, mengatakan pihaknya bersama dengan pihak kepolisian berhasil mengamankan ikan yang mengandung bahan pengawet pada tahun 2016 sebanyak 15 ton, pada tahun 2017 sebanyak 8 ton.

“Pada tahun 2016 kami telah mengamankan 15 ton ikan kemudian tahun 2017 kita juga kembali mengamankan 8 ton ikan yang berasal dari provinsi lain,” tandas Rahman Bando.

Lanjut Rahman Bando, setelah melalui penyelidikan, pihak kepolisian melakukan pemusnahan terhadap ikan yang positif mengandung bahan pengawet tersebut.

“Setelah melalui prosedur penyitaan oleh kepolisian kepada pemiliknya kemudian dilakukan penyelidikan oleh petugas sehingga barang itu disita kemudian kami musnahkan,” tandasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terulang kembali, kata Rahman Bando pihaknya sudah berkomitmen dan bekerjasama dengan seluruh pedagang untuk melaporkan langsung ketika ada pedagang ikan dari luar yang mencurigakan.

Kendala di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Makassar saat ini yakni belum tersedianya laboratorium. “Jadi sebetulnya dalam konsep pemikiran saya dalam rangka mendukung dunia food seafood security bagaimana kita memperoleh bahan-bahan pangan yang aman dikonsumsi untuk itu perlu adanya laboratorium,” tandasnya.

Untuk pengadaan laboratorium, pihaknya mengaku akan berkomunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar bisa masuk di Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Untuk anggaran belum ada sama kita dan ini kita akan bicarakan dengan Bappeda supaya bisa masuk di APBD Perubahan dan yang penting sasaran seperti apa ke depan,” ucapnya.

Selain itu, kata Rahman, pengadaan laboratorium tidak hanya tanggung jawab pemerintah melainkan perusahaan yang memiliki produk bahan makanan yang harus memiliki laboratorium.

“Saya nanti mengajukan usul lagi ke SKPD terkait meminta syarat agar perizinan yang diperpanjang khususnya bagi toko atau tempat usaha yang menyediakan bahan pangan dalam jumlah massal agar menyediakan laboratorium mini,” tandasnya. (*)


div>