SENIN , 20 AGUSTUS 2018

DPD LIRA Nilai Kapolres Bantaeng Lamban Tangani Kasus Korupsi

Reporter:

Jejeth Aprianto

Editor:

asharabdullah

Kamis , 10 Mei 2018 14:37
DPD LIRA Nilai Kapolres Bantaeng Lamban Tangani Kasus Korupsi

Ketua DPD Pemuda LIRA Bantaeng, Yuzdanar saat melakukan konferensi pers di Warkop Lembang, Jalan Raya Lanto, Bantaeng, Kamis (10/05). Foto: Jejeth/RakyatSulsel

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bantaeng menganggap Polres Bantaeng lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi.

Pasalnya, laporan DPD Pemuda LIRA Bantaeng terkait dugaan adanya kongkalikong dalam proyek peningkatan ruas jalan Kampung Bakara -Sabbannyang yang dimenangkan oleh rekanan PT. Agung Perdana Bulukumba (PT. APB) dengan anggaran tahun 2018 senilai kurang lebih Rp32 Miliar hingga kini belum ada kejelasan di Polres Bantaeng.

Dalam laporan tersebut, melaporkan dugaan rekanan tersebut tidak mengantongi SK bebas temuan tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Bagian Hukum Pemkab Bantaeng. Selain itu, diduga dalam mega proyek ini tanpa melakukan lelang tender perencanaan. Dimana dalam lelang tender perencanaan, dikeluarkan biaya 2 persen dari nilai proyek tersebut. Tak hanya itu, diduga juga belum ada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun pihak ULP Bantaeng lebih dulu melakukan lelang tender.

“Laporan kami kurang lebih tiga bulan berjalan, namun belum ada tindak lanjut (Polres Bantaeng) sebagai penegak hukum,” ungkap Ketua DPD Pemuda LIRA Bantaeng, Yuzdanar saat melakukan konferensi pers di Warkop Lembang, Jalan Raya Lanto, Bantaeng, Kamis (10/05).

Menurutnya, dalam peraturan UU Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dengan bunyinya laporan kemajuan perkemenagan hasil penyelidikan dan penyidikan telah di atur.

“Kami berhak mengetahui sejauh mana penganannya ini kasus yang kami laporkan sesuai UU peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012,” ujarnya.

Dia menegaskan, kalau Polres Bantaeng tidak serius dalam menangani kasus tersebut, pihaknya meminta Kapolda Sulsel agar segera mencopot Kapolres Bantaeng, AKBP Adip Rojikan.

“Bukan hanya kasus itu saja, masih banyak kasus yang mandek yang ditangani oleh Polres Bantaeng. Salah satu contoh laporan salah satu LSM tertanggal 31 Juli 2017 lalu, dengan laporan kasus dugaan korupsi makanan ternak (pakan). Dan adapula laporan ujaran kebencian yang sampai saat ini belum ada hasil tindak lanjut,” jelasnya. (*)


div>