RABU , 21 NOVEMBER 2018

DPD RI Turun Langsung Awasi Persiapan Pilkada di Sulsel

Reporter:

Al Amin

Editor:

Lukman

Selasa , 05 Juni 2018 21:20
DPD RI Turun Langsung Awasi Persiapan Pilkada di Sulsel

Rombongan DPD RI usai melakukan pertemuan dengan Staf Ahli Gubernur dalam rangka pengawasan persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (5/6).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Saat ini, rombongan DPD RI yang dikawal oleh wakil ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani sedang melakukan pemantauan langsung ke Sulawesi Selatan.

Benny mengatakan, bersama anggota DPD RI lainnya, ia saat ini telah memantau tiga daerah dari 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak. Tiga daerah itu diantaranya Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

“Kita mau memastikan tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada di daerah, sudah dilaksanakan apa belum,” kata Benny usai melakukan pertemuan dengan Staf Ahli Gubernur dalam rangka pengawasan persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (5/6).

Benny mengungkapkan, pihaknya mengecek dan memastikan beberapa hal aneh menjadi patokan pemilihan kepala daerah, diantaranya tentang data pemilih.

“Ini harus dipastikan bahwa data Apemilih ini betul-betul sesuai dan harus dipastikan bahwa hak memilih diatas 17 tahun itu diterapkan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Benny terkait anggaran bantuan yang disiapkan pemerintah provinsi Sulsel dan daerah pelaksana Pilkada harus transparan.

“Bagaimana koordinasi antara penyelenggara dan pemda, apakah kebutuhannya terpenuhi atau seperti apa transparansi pembiayaannya,” paparnya.

Selain itu, Benny juga menegaskan agar pelaksanaan pilkada serentak tidak tercederai oleh kegiatan politik praktis, money politics serta memanfaatkan ASN sebagai alat kampanye.

“Harus ada upaya mengimbau para calon untuk tidak menyalahgunakan PNS ke politik praktis, karena resikonya ke ASN tersebut,” ungkapnya.

Khusus di Sulsel kata Benny, terdapat tiga daerah yang memiliki catatan khusus, diantaranya Kota Parepare, Kota Palopo, dan Kota Makassar.

“Tiga daerah ini menjadi catatan khusus untuk dikaji secara khusus oleh kami dan kami akan bawa untuk bahan pengkajian bersama tim ahli, sehingga nantinya menjadi materi penguatan pembuatan regulasi kedepan,” tutupnya.

Pada pertemuan tersebut, turut hadir kepala Bawaslu provinsi Sulsel, Perwakilan Polda, perwakilan Panwaslu seluruh kabupaten dan kota, serta anggota KPU. (*)

 


div>