KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

DPLH Sulsel Didesak Hentikan Aktivitas PT Jaz Mulia

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Selasa , 22 Mei 2018 11:45
DPLH Sulsel Didesak Hentikan Aktivitas PT Jaz Mulia

Ilustrasi. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Puluhan massa mengatasnamakan Lembaga Pengawasan Lingkungan Hidup Industri dan Pertambangan Indonesia (LPLHIPI) menggelar aksi unjuk rasa terkait pencemaran lingkungan oleh PT. Jaz Mulia di depan kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/05) kemarin.

Dalam aksinya, massa ini pun mendesak Dinas Pengolahan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulsel agarĀ  segera menghentikan aktivitas perusahan tersebut dalam mengolah buah tandan sawit di Desa Minaga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Pasalanya limbah perusahan tersebut kerap menimbulkan bau tidak sedap di 8 desa yang terkena imbas dari aktivitas perusahaan ini, yakni, Desa Minanga Tallu, Tulung Indah, Lampuawa, Tamboke, Ketulungan, Kaluku, Sukamaju, dan Tulung Sari.

Ditemui Jendral Lapangan LPLHIPI, Mahmud Alqatiri menyatakan bahwa PT. Jaz Mulia telah melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Perusahaan ini melanggar UU 32 tahun 2009 pasal 1 angka 14 yang memuat tentang pencemaran baku mutu udara,” ungkapnya disela unras berlangsung.

Lanjut, Mahmud pun mempertanyakan master planing perusahan tersebut yang justru berdiri di area pemukiman warga, bahkan menurutnya tepat berada dipinggir jalan Poros Trans Sulawesi.

“Keberadaannya pun itu salah, tidak mesti berada diatas pemukiman, ini menyalahi rancangan strategis,” tambah Mahmud.

Bahkan Mahmud pun mempertanyakan pengawasan dari pihak DPLH Sulsel atas izin Amdal yang dikantongi perusahaan tersebut.

“Kita tidak mepersoalkan izin Amdalnya, akan tetapi kami menuntut ketidaksesuaian petunjuk Amdal di lapangan, dalam artian PT Jaz Mulia tidak menjalankan amanah Amdal yang menjaga baku mutu udara, namun perusahaan ini tetap menimbulkan bau busuk,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Kabag Hukum Dinas Pengolahan Lingkungan Hidup (DPLH) Syamsu Alam menyatakan, bahwa pihaknya segera membentuk tim investigasi serta berkoordinasi dengan pemda setempat terkait dugaan pelanggaran tersebut, termasuk berkoordinasi dengan Sekda dan PLT Gubernur Sulsel

“Kita akan berkoordinasi dengan dinas DPLH Kabupaten Luwu Utara dan akan segera menurunkan Tim pengawasan DPLH atas laporan dugaan ini,” ungkapnya.

“Tiga hari ini kami akan bentuk segera tim yang akan menangani dugaan laporan ini,” tutupnya.(*)


div>