JUMAT , 25 MEI 2018

DPLH Sulsel Tegur PT Comextra

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Selasa , 13 Februari 2018 12:45
DPLH Sulsel Tegur PT Comextra

Kepala DPLH Sulsel, Andi Hasbi Nur. ist

– Terkait Pengelolaan Limbah

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pemprov Sulsel secara tersurat telah melakukan teguran kepada dua perusahaan di Sulsel yang tidak mengindahkan terhadap pengolahan limbahnya.

Dua perusahaan dengan kategori zona merah itu, salah satunya adalah PT Comextra Majora. Perusahaan pengolahan bahan baku biji mete itu, dinilai tidak tertata baik terhadap lingkungan hidup seperti limbah.

Teguran itu, menyusul dikeluarkannya 33 nama perusahaan yang ikut dalam Program Penelitian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2017 lalu.

“Sekarang khusus untuk comextra kita akan diporses, karena ada pengaduan sebelumnya dan bulan depan baru disanksi, sekarang dikasi kesempatan dulu memperbaikinya,” ungkap Andi Hasbi Nur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLKD) Sulsel, Senin (12/2) kemarin.

Sejumlah pelanggaran yang dilakukan PT Comextra Majora itu, diantaranya Instalasi Pengelolaan Air dan Limbah (IPAL), pengelolaan sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun), termasuk pengelolaan kualitas udaranya, pembuangan limbah cair belum terkelola dengan baik.

“Sanksinya berupa teguran dulu, jika tidam maka langsung proses pidana sesuai dengan aturan undang-undang 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” paparnya.

Hasbi mengemukakan, proper yang dilangsungkan tahun lalu itu dilakukan untuk mendorong perusahaan menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi. Juga mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production).

Hasbi menjelaskan, tahun lalu ada 60 perusahaan yang diverifikasi pengelolaan lingkungannya. Dari jumlah itu, berdasarkan catatan BLHD, sekitar 50 persen atau 30-an perusahaan belum memenuhi syarat. Kebanyakan perusahaan itu berada di Kota Makassar yang bergerak di bidang industri dan perhotelan.

Hasbi menambahkan, standar penilaian proper tahun ini sama dengan tahun lalu. Diantaranya penilaian terhadap IPAL, pengelolaan sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun), termasuk pengelolaan kualitas udaranya.

“Perusahaan yang masuk kategori merah diminta untuk memperbaiki pengelolaan limbahnya dengan batas waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.

Untuk penilaian proper merah, menunjukkan perusahaan telah berupaya melakukan pengelolaan lingkungan, namun baru sebagian yang mencapai hasil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) waktu itu, telah mengumumkan daftar perusahaan yang ikut Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) tahun 2017.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan ini, merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi.

Diketahui ada beberapa kategori yang diberikan kepada perusahaan yang mendapat penilaian kinerja. Mulai gold, hijau, biru, merah, dan hitam.

Khusus untuk perusahaan yang mendapat predikat gold dan hijau, secara khusus KLHK memberikan apresiasi dengan secara khusus menggelar kegiatan penyerahan penghargaan di Istana Wapres Jusuf Kalla. (*)


div>