RABU , 12 DESEMBER 2018

DPP : NH Jangan Main Pecat Saja

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

MA

Rabu , 07 Maret 2018 17:12
DPP : NH Jangan Main Pecat Saja

int

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM  – Sejak menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, calon Gubernur Nurdin Halid (NH) kerap melakukan aksi main pecat kader. Kurang lebih satu tahun menahkodai partai Beringin Sulsel, sudah belasan kader internal “korban” pemecatan oleh mantan Ketua Harian DPP Golkar itu.

Fakta kuat kian terbuka, aksi pecat sepihak tak sesuai mekanisme di internal kader Golkar membuat NH dinilai melabrak aturan AD/ART Golkar, yang semestinya tak boleh terjadi.

Sebelumnya sejumlah Kader Golkar telah dipecat. Belakangan ini, Lima anggota DPD II Partai Golkar Gowa diusulkan dipecat saat rapat pleno internal partai yang berlangsung yang diikuti 38 pengurus, Selasa (27/2/2018) lalu.

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Kerjasama dan Ormas DPP Partai Golkar, Sabil Rahman angkat bicara. Bahkan ia menilai isu pemecatan yang dilakukan oleh DPD I Sulsel kepada sejumlah kader DPD II Gowa tak mendasar.

“Tidak mendasar kebijakan main pecat, harus ikuti mekanisme Golkar,” tegasnya saat di konfirmasi via seluler Rabu (7/3/2018).

Sebagai pengurus DPP Golkar, Sabil Rahman berpendapat pemecatan kader, harus ada alasan yang jelas di serta dengan bukti kesalahan yang di lakukan.

Menurutnya, dirinya menganggap pemecatan sejumlah kader di DPD II Kabupaten Gowa harus sesuai AD/ART yang berlaku. Dimana kata dia, harus ada surat tembus anda ke DPP Golkar.

Ia membantah jika ada surat tembus ke DPP. Pasalnya, lanjut dia sejauh ini ia belum melihat bentuk surat tembusan atau pembicaraan internal DPP soal isu pemecatan kader yaang berkembang.

“Semua organisasi punya aturan main serta prosedur, jika ada kader akan dilakukan pemecatan seharusnya ada surat tembusan ke DPP. Begitu juga mekanisme di Golkar, tapi informasi pemecatan sejumlah kader Gowa sampai saat ini, belum ada surat tembusan ke DPP untuk dibahas,” tuturnya.

Dia menambahkan, yang berhak melakukan pemecatan terhadap kader di internal Golkar adalah hak prerogatif serta kewenangan DPP. Bukan hak ketua DPD I atau DPD II.

“DPD hanya mengusulkan ke DPP, bukan main pecat saja,” tegasnya !. (**)


Tag
div>