RABU , 17 OKTOBER 2018

DPP PKB Evaluasi Azhar Arsyad

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Senin , 07 September 2015 23:56

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – DPP PKB akhirnya turun mengevaluasi Azhar Arsyad sebagai Ketua DPW Sulsel. Hal itu menyusul kisruh dukungan PKB di 11 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulsel.

Tim tersebut turun langsung ke sejumlah DPC yang mengalami kekisruhan dukungan di pilkada. Termasuk ke DPC Maros dan DPC Selayar yang dikartekerkan pengurus hariannya.

Turunnya tim evaluasi DPP ini dibenarkan Wakil Ketua Bidang Hukum DPW PKB Sulsel, Andi Abd Hakim. Menurutnya, tim evaluasi DPP itu, sudah turun akhir pekan lalu.

“Iya, benar sudah ada tim evaluasi DPP yang turun. Mereka turun selama satu minggu, pekan lalu. Itu menindaklanjuti laporan dari sejumlah pengurus DPW dan DPC ke DPP. Terutama adanya permasalahan dukungan PKB di pilkada di Sulsel dan termasuk beberapa DPC yang dikartekerkan pengurusnya,” terang Hakim didampingi Andi Hartati, Ketua I DPW PKB Sulsel, Senin (7/9).

Hartati menambahkan, tim DPP itu, terbagi dalam beberapa kelompok. “Ada yang ke Maros, ke Pangkep, Selayar, dan lainnya. Di sana mereka bertemu dengan pengurus DPC untuk meminta klarifikasi atas permasalahan yang timbul. Seperti di Selayar, Maros, dan Pangkep surat dukungan PKB kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati bermasalah,” jelasnya.

Hartati mengakui, turunnya tim dari DPP karena permasalahan yang mendera tubuh DPW PKB Sulsel. Dimana, sejumlah kebijakan diambil Azhar Arsyad selaku Ketua DPW PKB Sulsel tanpa melalui rapat koordinasi dengan pengurus DPW maupun DPC yang daerahnya menggelar pilkada.

“Permasalahan utama yang terjadi di tubuh DPW PKB Sulsel itu, adalah tidak adanya koordinasi Ketua DPW Sulsel dengan jajaran pengurus. Terutama dalam penentuan usungan calon bupati dan wakil bupati di 11 pilkada di Sulsel. Selama ini tidak pernah lagi ada rapat pengurus, terutama menjelang pilkada. Bahkan, keputusan yang diambil Azhar Arsyad selaku Ketua DPW PKB Sulsel sama sekali tanpa melalui rapat koordinasi pengurus. Harusnya, sebelum mengambil keputusan, seperti penentuan calon yang diusung dan penentuan karteker DPC yang diganti harus melibatkan pengurus dan dewan syuro. Jadi apa keputusan yang telah diambil Azhar Arsyad itu melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Itu semua yang akan dievaluasi DPP,” terangnya.

“DPP berjanji hasil klarifikasi kepada beberapa DPC yang daerahnya menggelar pilkada, terutama terkait dukungan partai yang bermasalah akan keluar pekan ini juga,” tambahnya.

[NEXT-RASUL]

Sementara, Wakil Ketua DPW PKB Sulsel, Bakri ‘Opan’ Ridwan, mengharapkan, semoga dengan adanya tim DPP yang turun ke lapangan akan menjadi jalan keluar atas permasalahan yang tengah menggerogoti kepengurus DPW Sulsel.

“Sudah tepat DPP turun tangan, karena selama ini tidak ada niat baik Ketua DPW untuk menyelesaikan masalah yang ada di internal partai. Partai yang kita cintai ini harus diselamatkan. Pengambilan keputusan tanpa melibatkan pengurus lainnya tidak boleh terus dibiarkan. Itu demi keberlangsungan dan kebesaran partai ke depannya,” jelas Opan.

Mantan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Maros, Marsuki Baso, yang baru saja dikartekerkan, juga mengakui adanya tim DPP yang turun ke Maros.

“Iya, betul ada tim pusat (DPP) ke Maros. Mereka melakukan klarifikasi dan investigasi atas dukungan PKB yang bermasalah. Termasuk karteker pengurus DPC yang dilakukan DPW. Kami memberikan penjelasan atas permasalahan yang sebenarnya terjadi, sehingga kami dikartekerkan,” terangnya.

“Saya secara pribadi juga akan melakukan dialog langsung dengan Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, yang akan datang ke Maros, Mudah-mudahan, beliau dapat menyampaikan aspirasi kami ke DPP,” tambahnya.

Marwan Jafar sendiri, sebelum diangkat jadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan fungsionaris DPP PKB serta Ketua Fraksi PKB di DPR RI.

Sementara, Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, mengatakan, selama ini pihaknya sudah melangkah sesuai mekanisme partai. Dimana dukungan penentuan calon diputuskan di tingkat DPP, sehingga sangat salah jika persoalan itu dipermasalakan di tingkat DPW.

“DPP yang punya pertimbangan, mengevaluasi sampai mengeluarkan keputusan itu dilakukan di DPP. Kalau mau komplain silahkan ke DPP,” jelasnya.

Azhar mengaku, sesuai mekanisme organisasi setiap permasalahan harus dibicarakan bukan menggalang dukungan mosi tidak percaya seperti yang dilakukan sejumlah pengurus di DPW dan DPC.


Tag
  • PKB Sulsel
  •  
    div>