MINGGU , 21 JANUARI 2018

DPR Anggap KPK Ingkar Janji

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 25 September 2012 12:12

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika mengatakan pola kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini lebih kepada hingar-bingar ketimbang substansinya sebagai institusi penegak hukum pemberantas korupsi.

“Komitmennya dahulu di hadapan DPR akan memberantas korupsi pada sektor hulu seperti tambang, minyak dan gas serta pajak. Dalam perjalanannya sekarang KPK menjadi hingar-bingar, sementara dugaan mega skandal korupsi di hulu tidak pernah mereka sentuh,” kata Gede Pasek Suardika, di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (24/9).

Terlebih di sektor hulu migas. Menurut Gede Pasek Suardika, tidak satupun yang dapat diungkap KPK. “Apakah ini hasil “kerjasama” yang bagus diantara petinggi alumni KPK dengan BP Migas sehingga semua berjalan baik dan bagus di sektor hulu migas,” tanya politisi Partai Demokrat itu.

Selain itu, Gede Pasek Suardika juga merasa aneh dengan KPK yang hanya bergerak di satuan III APBN yang sudah memasuki program-program tanpa mau memasuki sumber utama dari APBN.

“Mestinya dalam memberantas korupsi, KPK tidak di satuan III APBN, tapi harus masuk ke wilayah hulunya yakni sumber-sumber pendanaan Negara, sehingga yang ditangkap hanya pegawai pajak di level operator, misalnya,” tegas Gede Pasek Suardika.

Lebih lanjut dia juga menyesalkan janji Kementerian Hukum dan Ham yang tidak pernah mau mengajukan draft revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal menteri sebelumnya sudah menjanjikan untuk menyampaikan draft revisi KUHP itu, tapi oleh Menkumham sekarang tidak direalisir.

“Karena itu, DPR dalam waktu dekat akan mengambil inisiatif untuk mengajukan draft revisi RUU KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” tegas Gede Pasek Suardika.

Kurang maksimalnya kerja KPK, diprediksi karena kurangnya jumlah penyidik. Apalagi, sekitar 20 penyidik Polri di KPK tidak diperpanjang lai. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengakui pihaknya masih membutuhkan penyidik dari Polri.

Di samping berupaya mempertahankan 16 dari 20 penyidik itu, KPK tengah merekrut 30 penyidik independen. Para penyidik independen tersebut diambil dari internal KPK.

“Ini berjalan secara simultan. Sekarang sedang dilakukan seleksi administrasi terhadap 30 calon yang berasal dari penyelidik di berbagai direktorat. Ini pegawai KPK, ada yang dipekerjakan, ada yang di luar instansi, bisa dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), bisa juga bukan,” kata Johan di Jakarta, Senin (24/9).

Perekrutan 30 penyidik independen ini, menurutnya, baru tahap awal. KPK menargetkan menambah 80 penyidik independen yang dilakukan secara bertahap. Johan mengatakan, idealnya jumlah penyidik yang dimiliki KPK, sesuai rencana pada 2010, mencapai 300 orang. “Itu hanya di Jakarta, 300 penyidik,” ucapnya.

Dia menjelaskan, rencana KPK merekrut penyidik independen sebenarnya sudah muncul sejak pemerintahan pimpinan KPK Jilid I. Biro hukum KPK, lanjutnya, sudah diminta mengkaji kemungkinan KPK merekrut penyidik non-Kepolisian dan Kejaksaan tersebut.

Ketua KPK, Abraham Samad beberapa waktu lalu mengungkapkan, perekrutan penyidik independen ini legal. Menurut Abraham, KPK membutuhkan banyak penyidik.

Saat memberi kuliah umum di Jakarta, belum lama ini, Abraham membandingkan jumlah penyidik KPK dengan penyidik di Independent Commission Against Corruption of Hong Kong (ICAC), lembaga pemberantasan korupsi di negara tersebut. Dia mengatakan, jumlah penyidik di KPK Hongkong mencapai 3.000-an orang, sementara penyidik KPK jumlahnya tidak lebih dari 100. (jpnn-kcm)


Tag
div>