SABTU , 20 OKTOBER 2018

DPR RI Nilai Pemprov Sulsel Lambat Dalam Penanganan Izin

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 11 Mei 2017 02:06
DPR RI Nilai Pemprov Sulsel Lambat Dalam Penanganan Izin

Suasana dalam kegiatan dan pengawasan terpadu terhadap pelaku usaha pertambangan bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (10/5/2017). Foto : Armansyah/RakyatSulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andi Jamaro Dulung, menegaskan jika persoalan izin yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam hal ini Dinas Energi Sumber Data Mineral (ESDM) Sulsel dinilai sangat lambat dalam penanganan perizinan, karena masih banyak perusahaan yang perizinannya berstatus kadaluarsa.

“Pertemuan ini birokrat dengan pelaku usaha dari ESDM, saya kira ini memang harus dijembatani supaya mengatasi kendala-kendala yang terjadi itu bisa teratasi,” kata Andi Jamaro Dulung dalam kegiatan dan pengawasan terpadu terhadap pelaku usaha pertambangan bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (10/5/2017).

Dia melanjutkan, kegiataan tersebut harusada setiap tahunnya dan lebih memaksimalkan bersosialisasi karena menurutnya, ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi kementerian ESDM

“Kita memang lagi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah terutama kendala-kendala non teknik dan juga terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang sering terjadi kendala terbitnya selembar kertas dokumen,” ungkap Ketua IKA UNM ini

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan yang lebih kepada pelaku usaha bukan memberikan hambatan berupa penahanan atau pemberian waktu pengurusan ijin

“Kasihan jika pelaku usaha yang harus mondar-mandir mengurus padahal pemerintah hadir untuk melayani, harusnya semua instansi terkait koordinasi atau satu pintu saja dalam pengurusan ijin,” kata AJD, sapaan akrab Andi Jamaro Dulung

Terkait blok karaeng yang berada dalam wilayah kabupaten Jeneponto, kata AJD, sudah masuk dalam daftar pembahasan di DPR yang akan dibahas bersama Pemerintah Provinsi Sulsel dan Kabupaten Jeneponto.

“Saya kira itu menarik, saat ini masih dibahas aturan eksploitasi blok karaeng dan bagaimana aturan bagi hasil sehingga pemprov sulsel mendapat hasil yang proporsional, intinya masih perlu dibahas,” pungkasnya.


div>