JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Aceh Belajar Perda Kekerasan Anak dan Perempuan di Sulsel

Reporter:

Fachrullah

Editor:

Iskanto

Kamis , 30 Agustus 2018 14:15
Aceh Belajar Perda Kekerasan Anak dan Perempuan di Sulsel

Ketua rombongan komisi 5 DPRA Provinsi Aceh, Adam Mukhlis Arifin menerima cindera mata dari wakil ketua komisi E DPRD Sulsel, M Rajab setelah melakukan membahas Perda Kekerasan anak dan Perempuan di DPRD Sulsel, Kamis (30/8).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan kunjungan ke DPRD Sulsel, Kamis (30/8). Kunjungan tersebut dalam rangka minta masukan sebelum penyelesaian katun atau Peraturan daerah (Perda) Provinsi Aceh.

Ketua rombongan komisi 5 DPRA Provinsi Aceh, Adam Mukhlis Arifin menyebutkan saat ini kekerasan anak dan perempuan di Aceh saat ini selalu meningkat. Sehingga sangat perlu untuk dibuatkan Katun atau Perda agar kedepan kekerasan terhadap anak dan perempuan menurun.

Bahkan menurut Adam, saat ini telah melakukan kunjungan di sejumlah daerah yang telah membuat Perda kekerasan anak dan perempuan. Khusus di Sulsel menurutnya Perda tersebut sudah lama ada.

” Tindak kekerasan di Aceh terhadap perempuan dan anak sangat meningkat sehingga perlu pembutkan Perda dan informasi yang kami dapat jika Sulsel telah membuat Katun (Perda),” kata Adam Muchlis

Politisi dari partai Aceh ini menyebutkan yang menjadi masalah adalah soal pembiayaan, khususnya dalam pelaksaan visum jika ada kekerasan terhadap anak dan perempuan. “Masalah pembuatan Katun (Perda) tentang visum yang memiliki pembiayaan begitupula dengan pendampingan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi E, DPRD Sulsel, M Rajab menyebutkan Sulsel dianggap salah satu provinsi yang sudah memiliki perda pemberdayaan perempuan dan anak. Bahkan sudah dilakukan ditingkat pemerintahan.

“Kekerasan perempuan dan anak menjadi penyakit kronis dihadapan masyarkat sehingga dibutuhkan bantuan pemerintah untuk menurunkan terjadinya kekerasan perempuan dan anak,” kata M Rajab.

Dirinya menyebutkan untuk Sulsel, saat ini lebih fokus terhadap pencegahan agar tidak terjadi kekerasan kepada anak dan perempuan.

“Program pencegahan dan pendampingan dan  ini sudah dilakukan dinas pemberdayaan perempuan cara melakukan sosialisasi bahaya kekerasan,” jelasnya. (*)


div>