MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

DPRD Bulukumba Rekomendasikan Pemberhentian Dewan Pengawas RSUD

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 02 Maret 2017 00:03
DPRD Bulukumba Rekomendasikan Pemberhentian Dewan Pengawas RSUD

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto. foto: net

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.COM – DPRD Bulukumba menyiapkan rekomendasi pemberhentian anggota Dewan Pengawas (DP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Sultan Daeng Radja, Bulukumba, kepada Bupati Bulukumba. Rekomendasi yang disiapkan DPRD Bulukumba merupakan yang ketiga kalinya.

Sebelumnya, DPRD Bulukumba sudah dua kali menyampaikan rekomendasi pemberhentian DP RSUD Bulukumba kepada Bupati Bulukumba. DPRD Bulukumba menyiapkan rekomendasi yang Ketiga karena Dua rekomendasi sebelumnya tidak jawab Bupati Bulukumba.

Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syamsir Paro (PAN), kepada wartawan, Rabu (1/3), mengatakan, saat ini DPRD masih tetap menunggu jawaban dari Bupati atas rekomendasi DPRD Bulukumba. Rekomendasi pemberhentian DP RSUD Bulukumba merupakan hasil kajian anggota DPRD dan aspirasi masyarakat karena melanggar regulasi yang ada.

Anggota DPRD Bulukumba, Amran (Gerindra), mengatakan, rekomendasi DPRD tentang pemberhentian DP RSUD Bulukumba karena melanggar Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No 10 Tahun 2014. Pelanggarannya adalah anggota Dewan Pengawas tidak sedang menjadi pengurus parpol dan tidak pernah jatuhi pidana penjara.

Namun, menurut anggota DPRD Bulukumba, Amran, ada anggota DP RSUDĀ  Bulukumba sedang menjadi pengurus parpol dan tidakĀ  pernah dijatuhi pidana penjara. Menurut politisi Partai Gerindra, Arman, sangat jelas dalam Permenkes, ada pelanggaran yang dilakukan Pemkab. Sebagai Pemerintah, aturan harus dilaksanakan. Bila rekomendasi Ketiga DPRD masih diabaikan, maka, masalah Dewan Pengawas RSUD Bulukumba akan dibawa ke Kejaksaan.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, mengatakan, setiap warga Negara Indonesia punya kedudukan yang sama dalam politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya, yang diatur dalam UUD 1945.

Menurutnya, masyarakat punya hak yang sama dalam jabatan publik, termasuk yang berstatus mantan terpidana. Yang sudah menjalani hukuman dipenjara, maka, yang bersangkutan sudah bisa mencalonkan diri. (***)

 


div>