MINGGU , 22 JULI 2018

DPRD Dukung Jalan Nusantara Jadi Pusat Kuliner

Reporter:

Editor:

hur

Minggu , 14 Februari 2016 19:11

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendukung penuh upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk membangun kawasan kuliner terpadu di jalan Nusantara Makassar dengan ketentuan tidak menghilangkan tempat hiburan malam (thm) yang menjaga etika atau THM resmi.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan. citra jalan Nusantara yang dikenal jorok oleh publik diakibatkan keberadaan jejeran kios yang tidak teratur serta keberadaan tempat pijat-pijat plus yang berbau porstitusi. Sehingga tidak sedikit masyarakat menganggap sepanjang jalan Nusantara telah dipenui pekerja seks komersial (PSK).

“Di jalan Nusantara sangat startegis dijadikan pusat kuliner karena dekat dengan pelabuhan yang setiap hari dipadati, baik itu masyarakat lokal atau masyarakat pendatang,” kata Adi Rasyid Ali di gedung DPRD Makassar, kemarin.

Hanya saja menurut Adi Rasyid Ali untuk mendukung pusat kuliner bertahan lama, pemerintah perlu menertibkan seluruh izin pengusaha yang ada di jalan Nusantara. Sebab, ditengarai berbagai pengusaha hanya mengantongi izin karaoke dan penjualan minuman keras tetapi juga membuka pijit plus-plus dengan kedok refleksi kesehatan.

“Tentunya sikap pemerintah harus jelas, jika masih ada yang menjajakan seks maka sangat sulit diwujudkan pusat kulinernya,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, kehadiran jajanan kuliner yang dipadukan dengan THM yang resmi sangat mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Makassar. Kuliner dari penjualan serta pemanfatan hasil laut sementara THM dari penarikan pajak minuman dan pajak sewa kamar.

Lanjut dia penggabungan ini tentunya menarik simpatik, sebab masyarakat penikmat THM dapat langsung mencicipi makanan yang tidak terlalu jauh dari lokasi. Serta yang harus diperketat agar pedagang tidak menggangu aktifitas hiburan. Olehnya pedagang harus merapikan lokasinya agar tidak terlihat kumuh dan jorok.

“Kalau nampak kumuh, pikiran masyarakat justru lain-lain,” jelasnya.

Lanjut Penasehat Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, alasannya untuk mempertahankan kehadiran THM karena untuk mendukung Makassar menjadi Kota Dunia. Salah satu daya tarik wisatawan Eropa untuk masuk di Kota Makassar hanya dua faktor, pertama keindahan wisata yang ditawarkan, baik alam dan kulinernya serta keberadaan THMnya, selain itu faktor keamanan.

“Yang perlu juga dilakukan agar THM di fokuskan pada kawasan tertentu yang dijaga,” katanya.

Adi Rasyid Ali menambahkan bahwa pedagang kuliner tentunya harus dibangun dengan seragam. Warna dan luas dalam satu kios tidak boleh berbeda, serta pembangun WC yang banyak agar tidak mengakibatkan bau, terutama bau pesing.

“Tidak boleh ada warna merah, hitam dan biru, harus seragam, serta sampah harus dikontrol, karena jalan itu bagian dari citra Kota Makassar,” tutupnya.

Sementara Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Zulkarnain Ali Nuru mengatakan, pihaknya mendukung upaya tersebut. Menurut dia, jika dua hal itu digabungkan maka akan ada peningkatan untuk PAD serta penjaringan bagi usaha hiburan plus-plus yang ilegal.

Tapi hanya saja pihaknya pesisis, sebab rencana itu disebut sudah cukup lama tapi hingga saat ini pihak pemerintah belum merealisasikanya. “Kita tunggu realisasinya kapan itu terwujud,” paparnya.

Lanjut dia, pemerintah perlu melakukan pengkajian dengan jelas. Sebab, tidak semua pemilik usaha yang ada di jalan Nusantara ingin membangun usaha kuliner. Karena ada banyak jenis usaha saat ini. Di antaranya karaoke, hotel dan usaha mikro lainnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Rhamdan Pomanto ingin mengubah jalan Nusantara menjadi pusat kuliner yang dikelola oleh pedagang kaki lima dengan membangun lapak.


div>