KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

DPRD Enrekang Belajar TPTGR di Lutra

Reporter:

Editor:

hur

Jumat , 08 April 2016 17:20

LUWU UTARA, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang studi banding tentang tim tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) tim di DPRD Luwu Utara (Lutra). Rombongan tersebut diterima langsung oleh ketua DPRD Lutra, Mahfud Yunus dan Sekretaris Kabupaten Lutra, Abdul Mahfud di ruang rapat komisi, Jumat (8/4).

Ketua Badan Legislasi DPRD Enrekang, Nurman Amir Eranbatu mengatakan, alasan memilih studi banding di Luwu Utara karena DPRD Lutra sudah pernah membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang TPTGR serta Lutra merupakan kabupaten terdekat yang telah pernah membahas Ranperda tersebut.

“Kami ingin mendapat masukan dari DPRD Lutra serta Pemkab Lutra terkait TPTGR. Sebagaimana diketahui, di Lutra sudah berjalan TPTGR. Dengan masukan tersebut bisa menjadi bahan masukan dan pelajaran bagi kami untuk membahas lebih lanjut Ranperda TPTGR di Kabupaten Enrekang,” ucapnya.

Menurutnya, Ranperda TPTGR sudah disusun sejak periode lalu tapi belum dapat dibahas dan ditetapkan. Namun pada periode ini dibahas kembali.

Ternyata di Luwu Utara sudah ada 20 kasus ditangani dan 16 yang sudah rampung. Selain itu, TPTGR ini tidak menyidangkan kasus yang sudah ditangani penegak hukum.

Ketua DPRD Lutra, H Mahfud Yunus menyampaikan rasa terimkasihnya atas kunjungan anggota DPRD Enrekang ke Lutra. Merupakan suatu kehormatan jika kabupaten tetangga ingin berkonsultasi ke Lutra terkait ranperda.

“Di Lutra, persoalan hukum tidak ada diskriminasi, kita telah menyelesaikan 20 kasus dan sekitar 16 kasus telah diselesaikan dalam TPTGR. Namun jika ada kasus hukum tidak ditangani di TPTGR akan tetapi langsung diserahlan kepada penengak hukum,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Lutra, Kasrum yang juga sekaligus sebagai penuntut TPTGR, mengatakan TPTGR Lutra hanya menangani hasil temuan dari LHP BPK.

“Jadi kita hanya menangani temuan dari BPK, Hal ini dimaksudkan agar kasus yang ada ini tidak masuk ranah hukum,” pungkasnya.


Tag
  • TPTGR
  •  
    div>