SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

DPRD Gowa Konsultasi di Parepare

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Senin , 03 April 2017 19:58
DPRD Gowa Konsultasi di Parepare

Ketua Komisi II DPRD Gowa Ahmad Tombong (ka-ki), Ketua Komisi IV DPRD Gowa Asriadi Arasy, Anggota Komisi III DPRD Parepare Minhajuddin Ahmad, dan Anggota Komisi II DPRD Parepare Abdul Salam Latif. foto: luki amima/rakyatsulsel.

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menerima kunjungan rombongan dari Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Gowa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Parepare, Senin (3/4). Kunjungan tersebut, dalam rangka konsultasi terkait program, terobosan dan pencapaian Parepare dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keuangan.

Rapat dihadirisejumlah perwakilan instansi terkait, dari Dinas Kesehatan Parepare diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, Halifah, dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare diwakili oleh Kepala Bidang Anggaran, Bustam, dan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parepare diwakili Wakil Direktur Bidang Pelayanan, Renny Anggraeni Sari.

Dalam rapat, Anggota Komisi III DPRD Parepare, Minhajuddin Ahmad, memberikan pemaparan bersama ketiga perwakilan dari instansi tersebut, terkait poin penting yang dipertanyakan mengenai perkembangan Parepare dalam tiga bidang tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Gowa, Asriadi Arasy, mengatakan, Pendapat Asli Daerah (PAD) Gowa saat ini mencapai Rp160 milliar. Selanjutnya, kata dia, DRPD Gowa tengah dalam proses Peraturan Daerah (Perda) terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah berjalan di Parepare. Di mana, Gowa merupakan dua terakhir yang membuat Perda tersebut.

“Tepat sekali kami konsultasi di DPRD Parepare tentang penerapan KTR, dan kawasan-kawasan yang menjadi KTR. Beberapa pekan kemarin, kami juga menyelesaikan Perda inisiatif tentang pengendalian penyakit menular, dan gejala khusus Tuberkolosis (TB),” katanya.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Gowa, Ahmad Tombong, mempertanyakan, PAD yang paling menonjol di Parepare selain sektor jasa, dan bagaimana dengan sektor industri. “Dari Rp140 milliar PAD Parepare, kami ingin mengetahui dan mempelajarinya,” ujar Ahmad.

Sedangkan, Minhajuddin Ahmad, mengungkapkan, Perda KTR Parepare merupakan Perda Inisiatif yang disusun dengan baik dan berbagai upaya, serta penerapannya melibatkan masyarakat begitupun sosialisasinya. Sehingga, intensnya sosialisasi yang dilakuukan DPRD Parepare, pada akhirnya masyarakat sadar untuk menghentikan kebiasaan merokok.

“Untuk penyakit Kusta, Parepare hanya menerima kiriman pasien dari berbagai daerah. Untuk HIV/AIDS, Parepare termasuk pintu masuknya melalui jalur pelabuhan, sedangkan untuk industri memang tidak ada, namun Parepare memberdayakan home industri,” pungkasnya. (***)

 


div>