SENIN , 10 DESEMBER 2018

DPRD Minta Pengusaha THM Taat Aturan

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Minggu , 24 April 2016 15:27
DPRD Minta Pengusaha THM Taat Aturan

Kantor DPRD Kota Makassar.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menegaskan seluruh pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) di Makassar harus taat pada aturan yang ada terkait penarikan pajak sebesar 50 persen.

Wakil Ketua Komisi B Bidang Pendapatan dan Perekonomian DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, mengatakan, siapapun yang mengembangkan usaha di Makassar tidak boleh bertindak semaunya. Apalagi, jika ingin memprotes tentang penarikan pajak yang ditetapkan pemerintah.

“Pajak ini uang yang dikumpul perusahaan. Kalau mau membangun di Makassar harus tunduk dengan aturan,” ungkapnya.

Politisi PAN itu, menanggapi ancaman perusahaan hiburan malam yang akan memberikan biaya gratis bagi pelanggannya untuk menghindari pembayaran pajak yang dinilai terlalu memberatkan yang dapat merugian buat mereka. Sebab, harus membayar listrik dan sewa tempat. “Kalau tidak mau diatur pergi di hutan, jangan di Kota Makassar,” tegasnya.

Hasanuddin menjelaskan, pada prinsipnya pajak untuk restoran memang hanya sebesar 10 persen dan THM 35 persen. Tapi belakangan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), telah mengeluarkan kebijakan untuk digabungkan antara pajak restoran dan THM menjadi 50 persen, jadi semua nilai transaksi didalam THM pajaknya merata 50 persen. “Masalah akan kami fasilitasi antara pihak pengusaha dengan Dispenda,” jelasnya.

Kendati demikian, menurut Hasanuddin, penggabungan pajak itu seharusnya diterapkan sejak dulu. Tapi pihak Dispenda baru menerapkan pada 2016 ini. Adapun alasannya, pengunjung THM dianggap mampu membayar pajak yang tinggi dengan kelas ekonomi menengah ke atas. ” Yang masuk THM itu bukan orang miskin,” ujarnya.

Sementara, Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM), Zulkarnaen Ali Naru, mengatakan, Dispenda dan DPRD seharusnya mempelajari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65/2011 tentang Pajak Daerah serta pasal 40 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No 28 Tahun 2009 jika ingin mengeluarkan kebijakan dalam penagihan pajak. “Di situ semua jelas. Mereka harus pelajari aturan itu,” katanya.

Zulkarnaen melanjutkan, penggabungan dua objek pajak yang berbeda sangat merugikan pihak pengusaha. Makanan yang sedianya dibayar Rp1.000 setelah digabungkan menjadi Rp5.000. Kebijakan itu, menurutnya, harus dikaji ulang. Walaupun yang membayar masyarakat, tapi dampaknya mereka tidak lagi masuk pada THM. “Kebijakan itu sangat merugikan kami,” terangnya. (***)


Tag
  • THM Makassar
  •  
    div>