SABTU , 15 DESEMBER 2018

DPRD Pangkas 10 Persen Anggaran Pilgub

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Jumat , 16 Maret 2018 14:00
DPRD Pangkas 10 Persen Anggaran Pilgub

Dok. RakyatSulsel

* KPU Minta Dewan Kaji Kembali

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, dipastikan akan merevisi anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Revisi anggaran dilakukan, karena estimasi anggaran sebelumnya untuk membiayai pilgub enam kandidat dengan anggaran sebesar Rp 456 miliar dan telah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga mengatakan,memang saat ini KPU telah memasukan pengurangan anggaran pilkada yang hanya Rp 22 miliar, namun menurutnya itu masih kurang. Pasalnya saat ini estimiasi calon awal yakni untuk enam pasangan, dan ini sudah berkurang dua.

“Kalau kita lihat hitung-hitungan kasarnya, pengurangan dua calon yang hitungan pengurangan hanya Rp 22 miliar itu sangat jauh dari harapan. Minimal itu 50 persen, karena kita sudah hitung 10 persen,” kata Fachruddin Rangga usai melakukan rapat Banggar di DPRD Sulsel, Kamis (15/3).

Politisi Golkar ini menyebutkan jika anggota DPRD Sulsel, awalnya mengingakan pengurangan anggaran pilkada mencapai 20 persen, akan tetapi pihaknya berpikir-pikir jika jumlah 20 persen itu sangat besar. “Maunya teman-teman hingga 20 persen, tapi kita pertimbangakan dengan hal-hal lain, karena ada item pembiayaan dilakukan,” ucapnya.

Untuk merevisi anggaran tersebut, DPRD Sulsel memberikan saran kepada penyelenggara agar tidak melakukan banyak kegiatan yang tidak bermanfaat, khususnya sosialisasi, mengingat saat ini, masyarakat Sulsel telah mengetahui siapa-siapa saja kandidat yang akan bertarung 27 Juni mendatang.

“Sosialisasi tidak perlu diulang-ulang. Seharungan disatukan saja. Karena kita tau semua yang ada itu pengurus partai,” lanjutnya.

Bukan saja hingga disitu, Fahruddin Rangga juga menyebutkan jika debat kandidat itu seharusnya satu atau dua kali saja. Karena jika sering dilakukan debat kandidat hingga tiga kali sangat berpotensi gesekan antara pendukung calon.

“Debat kandidat memang penting untuk dilihat oleh masyarkat. Tapi kita juga harus lihat disisi lain jangan sampai ada gesekan dan itu bisa kita hindari. Palingan satu kali itu sudah cukup yang jelas masyakarat sudah tau,” ungkapnya.

Dengan demikian, pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada KPU Sulsel untuk kembali melakukan revisi, atau istimasi pengurangan anggaran pilkada. mengingat saat ini tahapan sudah berjalan. “Nanti, Senin (19/3) kita rapat lagi dengan mengundang seluruh stakeholder yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, ketua KPU Sulsel Iqbal Latief sepenuhnya tidak keberatan andai dana hibah tersebut dipotong, karena estimasi dana yang diusulkan KPU Sulsel untuk 6 paslon. Sementara, saat ini hanya 4 paslon.

“Cuma kan memang, dengan asumsi yang kita buat kemarin untuk 6 paslon dan sekarang 4 paslon, artinya kan ada efisiensi. Artinya kan ada anggaran yang harus kita kembalikan ke pemerintah,” ungkap dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) ini.

Iqbal melanjutkan, jika sejumlah kegiatan dimana dana hibah itu akan mengalir nampaknya juga akan sedikit lebih hemat anggaran ketimbang yang sudah direncanakan. Hanya saja, ia meminta, pemotongan anggaran itu tak dilakukan saat tahapan sedang berlangsung.

“Kemudian yang lain saya kira memang juga harus disikapi menyangkut beberapa anggaran kita, memang kemungkinan besar efisiensinya juga tinggi. Tapi tentu kita berharap bahwa sebaiknya proses efisiensi ini dilakukan setelah tahapan,” tambahnya.

Permintaan Iqbal itu, supaya rencana-rencana yang sudah pihaknya ‘ketuk’ bersama paslon tidak lagi diubah. Sehingga tidak mengganggu tahapan yang belum terlaksana.

“Supaya tidak ada yang terganggu, yang bisa itu anggarannya yang dipotong. Jangan ganggu jadwal karena sudah ditetapkan. Kalau mau dipotong, kita minta supaya dilakukan pengkajian, dilakukan perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), atau adendum,” ujarnya.

Disinggung mengenai jumlah besaran dana yang ingin dipotong DPRD yang mencapai Rp 50 miliar, menurut Iqbal itu cukup besar. “Rp50 miliar itu banyak,” pungkasnya. (*)


div>