SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

DPRD Parepare Akan Bentuk Perda Penanggulangan HIV/AIDS

Reporter:

Editor:

dedi

Minggu , 12 Maret 2017 14:29
DPRD Parepare Akan Bentuk Perda Penanggulangan HIV/AIDS

: Sekretaris Komisi II DPRD Parepare, Muh. Yusuf Nonci.

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, akan membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS).

Hal tersebut, merupakan Perda inisiatif dari Komisi II DPRD Parepare yang membidangi Kesehatan.

Sekretaris Komisi II DPRD Parepare, Muh. Yusuf Nonci, mengatakan, inisiasi Perda tersebut setelah pihaknya melakukan konsultasi di kantor Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA), dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Sehingga, kata dia, upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pulau Dewata tersebut, perlu diterapkan di Kota Parepare.

“Beberapa poin pentingnya, bagaimana upaya penanggulangan HIV/AIDS tersebut, dilakukan pada tingkat Kelurahan dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan psikologis, untuk mengetahui dan mengobati para Orang-orang dengan HIA/AIDS (ODHA),” katanya, Minggu (12/3).

Dia mengungkapkan, penderita HIV/AIDS dalam setiap daerah sangat jelas keberadaannya. Terlebih, katanya, para ODHA sering kali menyembunyikan penyakitnya dan cenderung menghindar dari pergaulan sosial, lantaran malu diketahui tengah menderita penyakit yang berbahaya tersebut.

“Perda tersebut juga merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam bidang kesehatan. Paling tidak bisa menjadi bentuk sosialisasi dan motivasi kepada para ODHA bahwa, mereka juga mempunyai hak yang sama dengan orang-orang normal lainnya,” jelasnya.

Terpisah, salah seorang pemerhati ODHA Parepare, Mat Boby, mengemukakan, pihaknya sangat mendukung Perda tersebut. Karena, kata dia, untuk pengobatan dan pemeriksaan membutuhkan biaya yang tinggi.

Misalnya, papar dia, pemeriksaan CD4 untuk mengetahui persentasi tingkat kekebalan tubuh dalam penderita HIV/AIDS dan pemeriksaan darah lengkap.

“Mudah-mudahan dengan adanya Perda tersebut, perhatian pemerintah kepada para ODHA maupun pemdapingnya, lebih nyata dari sebelumnya. Yang dulunya hanya menyiapkan obat terapi anti viral atau anti virus, dan alat-alat tes HIV/AIDS yang terbatas. Ke depannya, sarana dan prasana terapi untuk para ODHA, bisa lebih maksimal,” tandasnya.


div>