RABU , 21 NOVEMBER 2018

DPRD Persoalkan Dana Kapitasi JKN Rp993 Juta

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 02 Agustus 2017 16:11
DPRD Persoalkan Dana Kapitasi JKN Rp993 Juta

Anggota DPRD Bulukumba, H Pangerang. foto: salahuddin/rakyatsulsel.

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bulukumba mempersoalkan dana kapitasi Rp993 juta dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggota Banggar DPRD mempersoalkan dana kapitasi JKN tahun 2016 yang dibayar pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

Rapat Banggar DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Bulukumba, Hamzah Pangki, Rabu (2/8), mempertanyakan dana kapitasi JKN 2016 sebesar Rp993 juta merupakan bagian dari pendapatan.

“Apakah sisa dana JKN 2016 Rp993 juta ini termasuk piutang pemerintah daerah,” kata H Amiruddin, anggota DPRD Bulukumba.

Anggota banggar ini, menyampaikan hal itu menanggapi penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, dr Abd Gaffar.

Dalam rapat Banggar DPRD Bulukumba yang membahas laporan pertanggung jawaban APBD Bulukumba 2016, Gaffar mengakui, Dinas Kesehatan dibebani target pendapatan di APBD 2016 sebesar Rp17,1 miliar.

Dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan merealisasikan Rp16,2 miliar atau 98 persen dari pendapatan Rp17,1 miliar. Ada sisa dana kapitasi JKN Rp993 juta yang ada di Puskesmas. “Itu uang Puskesmas,” kata Abd Gaffar.

Anggota Banggar DPRD lainnya tidak menerima bila dana kapitasi JKN Rp993 juta adalah uang Puskesmas.

[NEXT-RASUL]

Anggota Banggar DPRD Bulukumba, Syamsir Paro, mengatakana dana kapitasi JKN Rp993 juta adalah bagian dari target pendapatan Dinkes 2016 Rp17 miliar lebih. “Sisa dana kapitasi JKN Rp993 juta harus jadi piutang,” terang anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi PAN ini.

Anggota DPRD dari PPP, HA Pangerang dan Muhammad Bakri dari Fraksi Gerindra, meminta agar sisa dana kapitasi JKN 2016 tersebut disimpan di kas daerah bukan di Puskesmas.

“Kita catat sisa dana kapitasi JKN 2016 Rp993 juta sebagai Silpa di kas daerah,” kata Hamzah Pangki, Ketua DPRD Bulukumba. (***)


div>