KAMIS , 26 APRIL 2018

DPRD Soroti Pemberian Tukin di Bulukumba

Reporter:

Salahuddin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 22 Februari 2018 16:10
DPRD Soroti Pemberian Tukin di Bulukumba

Anggota DPRD Bulukumba, Faihidin HDK. Foto: Salahuddin/RakyatSulsel

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.COM – Anggota DPRD Bulukumba, Faihidin HDK menyoroti keputusan Pemkab Bulukumba yang hanya memberikan tunjangan kinerja (tukin) di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bulukumba di tahun 2018 ini.

“Semestinya tukin diberlakukan di semua OPD, tidak boleh terbatas itu tidak diatur di Peraturan Pemerintah (PP),” kata Faihidin, di Gedung DPRD Bulukumba, Kamis (22/2).

Menurutnya, pemberian tukin kepada ASN merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN). UU tentang ASN mengatur pengisian jabatan ASN, termasuk pemberian tunjangan kinerja.

Sementara itu, Kasubag Pemberitaan Bagian Humas Bulukumba, Andi Ayatullah menuturkan, awalnya pemberian tukin lebih dari tiga OPD. Namun, karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka tukin hanya diberlakukan di tiga OPD.

“Ketiga OPD tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kenapa hanya di Tiga OPD tersebut?, karena ketiganya punya beban kerja dan tugas yang cukup berat. Apalagi, kemampuan keuangan daerah sangat terbatas,” jelasnya. (*)


div>