RABU , 15 AGUSTUS 2018

DPRD Wajo Fokus Peningkatan Mutu dan Kualitas Pekerjaan Konstruksi

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 26 April 2018 15:42
DPRD Wajo Fokus Peningkatan Mutu dan Kualitas Pekerjaan Konstruksi

Sekretaris DPP Inkindo Sulsel Ashshiddiq (kedua kanan) disaksikan Ketua DPP Inkindo Sulsel Satriya Madjid (kanan) dan Humas DPP Inkindo Sulsel Muh Amin menyerahkan berkas UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kepada Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Wajo Andi Senurdin Husaini di Sekretariat DPP Inkindo Sulsel, Kamis (26/4). foto: doelbeckz/rakyatsulsel.

Gandeng Inkindo dalam Perencanaan dan Pengawasan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pembangunan di Kabupaten Wajo terus berkembang. Termasuk di sektor pembangunan fisik atau konstruksi. Hal ini menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Wajo. Terutama bagaimana agar pembangunan yang ada memiliki mutu dan kualitas yang terjaga.

Untuk itu, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Wajo, Andi Senurdin Husaini, melakukan konsultasi ke Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulsel, Kamis (26/4).

Senurdin diterima langsung Ketua DPP Inkindo Sulsel Satriya Madjid, Sekretaris DPP Inkindo Sulsel Ashshiddiq, dan Humas DPP Inkindo Sulsel Muh Amin.

Senurdin mengatakan, kunjungan ini untuk melakukan konsultasi, terutama bagaimana menciptakan optimalisasi peran konsultan dalam perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Wajo.

“Kami di DPRD fokus pada peningkatan mutu dan kualitas pekerjaan konstruksi di Wajo. Untuk mewujudkan itu, perlu ada perencanaan dan pengawasan secara maksimal. Di situlah peran konsultan harus dimaksimalkan, makanya ini kita datang ke sini melakukan konsultasi. Termasuk mengenai aturan yang ada di sektor jasa konstruksi dan jasa konsultan. Pertemuan ini juga silaturahmi dengan pengurus Inkindo Sulsel yang baru,” bebernya.

Senurdin mengakui, perhatian DPRD Wajo, khususnya Komisi III Bidang Pembangunan, pada peningkatan mutu dan kualitas pekerjaan konstruksi, karena menjadi aspirasi dari masyarakat Wajo.

“Kami di sana banyak menerima aspirasi masyarakat di Wajo, sejumlah pekerjaan yang kurang maksimal, makanya saya datang melakukan konsultasi ke Inkindo sebagai induk organisasi konsultan. Agar ke depannya, dapat dipenuhi kualitas mutu dan hasil pekerjaan konstruksi di Wajo,” terangnya.

“Setelah melakukan konsultasi, kami peroleh informasi yang sangat berguna, yaitu adanya aturan baru di sektor jasa konstruksi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kita juga akan inisiasi membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai tindak lanjut dari UU baru ini,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Senurdin menerima berkas UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diserahkan Sekretaris DPP Inkindo Sulsel Ashshiddiq.

“Selaku Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Wajo, saya akan sampaikan ke instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU), bahwa ada aturan baru yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan jasa konsultan di lapangan,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPP Inkindo Sulsel, Satriya Madjid, mengatakan, salah satu poin penting dalam UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu standar remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi.

“UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menguraikan lahirnya Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 897 tentang remunerasi minimal tenaga ahli konsultan. Dalam remunerasi itu mengatur billing rate jenjang keahlian dan pengalaman kerja. Ini penting bagi kita sebagai penyedia jasa konsultansi, karena dijadikan acuan dalam menyusun pagu anggaran perencanaan dan pengawasan. Ini tidak boleh dikurang-kurangi. Pasalnya, di dalam Pasal 93 UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi itu, mengatur tentang sanksi tertulis dan administratif,” terangnya. (****)


div>