KAMIS , 17 JANUARI 2019

DPT Makassar Tidak Valid

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Suryadi - Fahrullah

Senin , 23 April 2018 14:18
DPT Makassar Tidak Valid

Dok/RakyatSulsel

– KPU Sulsel Tunda Pleno

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel harus menunda pleno Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel. Penyebabnya, DPT Kota Makassar memiliki tambahan yanh sangat tinggi, sebanyak 103.864 orang.

Penundaan tersebut karena KPU Makassar tidak bisa memberikan penjelasan secara detail mengapa terjadi penambahan dengan jumlah yang begitu banyak. Sehingga, diberikan kesepatan hingga tanggal 28 April mendatang.

Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief, mengatakan, penundaan ini agar KPU Makassar bisa melakukan validasi dan verifikasi faktual. KPU Makassar diminta menyelesaikan proses validasi dan verifikasi itu dalam jangka waktu satu pekan ke depan.

“Penetapan DPT Makassar ditunda karena ada 103.864 data pemilih yang belum tervalidasi. Kita mendapat data itu dari Disdukcapil dan harus divalidasi dulu kemudian ditetapkan DPT. KPU Makassar diberi waktu paling lambat tujuh hari, 28 April harus ditetapkan,” kata Iqbal, Minggu (22/4).

Ia menjelaskan, validasi dan verifikasi faktual itu untuk mendapatkan data valid pemilih. “Sebenarnya 103.864 ini faktanya ada identitas kependudukan, cuma masalahnya belum divalidasi untuk memastikan jangan sampai sudah meninggal, jadi TNI-Polri, ataukah sudah pindah domisili,” lanjutnya.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, mengatakan, pihaknya merekomendasi penundaan itu untuk menjamin kelancaran pemilihan 27 Juni nanti berjalan lancar.

“Kita mau memastikan datanya real adanya, jangan sampai ada diantaranya sudah tidak memenuhi syarat, memang harus dipastikan. Di satu sisi kita mau mengamankan agar logistik tidak terganggu,” ungkapnya.

Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed, membenarkan, data sinkronisasi dari Disdukcapil ini memang belum dilakukan pengecekan di lapangan. Alasannya, data ini masuk jelang penetapan DPT tingkat kota. Namun dengan adanya penundaan tersebut, pihanya akan segera melakukan print out, untuk diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL), agar kembali melakukan coklit.

“Daftar pemilihnya dicetak lalu diturunkan ke PPS bersama dengan PPL. PPS akan melakukan validasi faktual. Tetap kita lakukan rekap secara berjenjang, dari tingkat kota sebelum rekap tingkat provinsi,” jelasnya.

Terpisah, pakar politik Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Jayadi Nas, menilai, KPU Sulsel belum maksimal melakukan sosialisasi terkait peningkatan partisipasi pemilih untuk pilgub dan pilkada serentak di Sulsel.

“Kekurangan ini bisa saja sosialisasi yang minim, karena tidak sampai ke telinga masyarakat. Sehingga, masyarakat mengira tak ada sosialisasi dari KPU,” kata Jayadi.

Sebagai eks ketua KPU, Jayadi mengatakan, persoalan partisipasi pemilih dan DPT adalah hal yang sangat urgensi menunjang jalanya pemilu di Sulsel 2018 ini. Pihak KPU selain sosialisasi juga perlu koordinasi dengan Dukcapil untuk mendeteksi kembali berapa jumlah masyarakat yang belum punya e-KTP.

Hal ini, kata dia, mengingat pemilih sekarang dilihat dari syarat melakukan perekaman, sehingga bisa menyalurkan hak pilih jika sudah terdaftar.

“DPT harus sinkron dengan Dukcapil dan KPU. Harus dilihat di lapangan. Jangan juga melakukan deteksi di luar warga yang belum punya e-KTP. Apalagi coklit tujuannya pencocokan yang betul,” tuturnya.

Ia mencontohkan, pemilih warga Kota Makassar yang bermasalah. Hal ini harus disikapi secara serius untuk menghindari pemilih kategori siluman.

“Contoh Makassar ada tidak lengkap. Ada pemilih bermasalah. Harus dilakukan coklit ulang agar tak ada pemilih siluman,” imbuhnya.

Diketahui, dari hasil pemutakhiran Daftar Penduduk Pemilih Pemula Potensial (DP4) Dukcapil Sulsel, terdapat 6.872.982 jiwa. Sedangkan KPU Sulsel menetapkan DPT 6.051.640. DPT ini masih lebih rendah dibandingkan DPT Pemilihan Presiden 2014, sebanyak 6.323.711 pemilih.

Komisioner KPU Sulsel, Mardiana Rusli menjelaskan, DPT Pilgub ditetapkan dari proses panjang. Data awal diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri DP4 dan DPT di Pemilihan Presiden tahun 2014. Data kemudian dimutakhirkan lewat pencocokan dan penelitian oleh petugas KPU di 24 daerah.

“Kami sudah lakukan tugas dengan baik. Sudah menggelar beberapa tahapan seperti sosialisasi, coklit juga iklan untuk memastikan semua wajib pilih terakomodasi untuk menyalurkan hak suaranya,” kata Mardiana.

Saat ditanya soal penurunan DPT padahal ada peningkatan jumlah DP4 dari Pilpres 2014 lalu, Ana menjelaskan, jika pemilu DPT 2014 lalu tak ada syarat untuk masyarakat yang ingin menentukan hak pilih. Hanya dengan KTP atau keterangan RT/RW atau lurah setempat. Namun, sekarang Pemilu 2018 dan 2019 sangat ketat pada syarat peserta pemilih, yakni harus melakukan perekaman dan punya e-KTP.

“Kalau ada yang membandingkan DPT 2014 dan 2018, itu memang beda jauh. Kalau pemilihan dulu tak ada syarat sulit untuk peserta pemilih. Tapi, sekarang harus ketat sehingga yang wajib pilih, harus punya KTP elektronik,” paparnya. (*)


div>