RABU , 14 NOVEMBER 2018

Dr. H Syarif Nuh “Oppo” Pimpin FH UMI

Reporter:

Editor:

Ridwan Lallo

Sabtu , 10 Februari 2018 13:23
Dr. H Syarif Nuh “Oppo” Pimpin FH UMI

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dr. H Syarif Nuh, SH., MH kembali terpilih sebagai Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar untuk yang kedua kalinya.

Pimilihan yang dilakukan oleh senat Fakultas Hukum UMI berlangsung di Aula Hijaz Fakultas Hukum UMI dan dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Dekan Fakultas Hukum UMI, Dr. Ir. H.A. Dirgahayu A Lantara, MT., IPU., Asean. Eng.

Dalam pemilihan itu, Dr. H. Syarif Nuh, meraih unggul dengan perolehan suara 17, sementara pesaingnya, Prof Dr. H Sufirman Rahman, SH., MH., mendapat 15 suara dan 1 suara abstain dari 32 suara anggota senat.

Ketua Komisi Pemilihan, Dirgahayu mengatakan, hasil pemilihan ini akan diserahkan kepada anggota senat Fakultas Hukum untuk kemudian dilaporkan ke Rektor. “Kami juga yang diamanahkan sebagai panitia pemilihan Dekan telah menyelesaikan tugas dengan baik, sesuai aturan no.1 Tahun 2013 aturan Rektor tentang pemilihan dekan,” ujarnya.

Dirga–sapaan akrabnya menambahkan, proses pemilihan diawali dengan pembacaan tata tertib dan membacakan pemilihan calon dekan dapat secara musyawarah mufakat dan atau voting ( pemungutan suara) dengan prinsip ukhuwah, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Peserta rapat memilih voting dan kami pun melaksanakannya dan hasilnya Dekan Fakultas Hukum masih “oppo”  atau unggul dari calon lainnya dengan selisih dua suara. Alhamdulillah berjalan lancar dan tingkat partisipasi dan daya kritis cukup tinggi dan sangat teliti dengan tetap mengedepankan ukhuwah,” jelas Dirga.

Disinggung yang abstain, Dirga yang juga Wakil Eektor II UMI menyatakan salah seorang anggota senat yang tidak hadir.

Sementara itu, Syarif Nuh berterima kasih atas amanah yang diberikan civitas akademika Fakultas Hukum untuk kedua kalinya memimpin Fakultas Hukum ke depan.

Tentu program yang ada akan dilanjutkan dan dikembangkan. Terutama meningkatkan  kerjasama dengan institusi baik pemerintah misalnya dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun perguruan tinggi lainnya untuk memperkuat pengetahuan praktis lulusan sebagai tuntutan kurikulum yang berbasis KKNI.

“Selain itu, pengelolaan lembaga dengan mengacu kepada kesejahteraan khususnya mendorong  dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian selain mengajar sebagai implementasi tri darma perguruan tingggi dengan menyiapkan anggaran khusus untuk program tersebut termasuk penulisan buku dan jurnal,” ujar Syarif.

Syarif menambahkan bahwa selain dosen tentu peningkatan kualitas karyawan juga menjadi perhatian dan khususya mahasiswa dengan pengembangan laboratorium hukum. Hal ini juga dalam rangka memenuhi  kurikulum berbasis KKNI dengan output enam  bulan  lulusan siap bersaing  khususnya di era sekarang ini. “Jadi, perkuat laboratorium hukum untuk praktek mahasiswa,” jelasnya.

Lebih jauh Syarif menambahkan, sehebat apapun program yang akan laksanakan maka tentu dukungan dan kerjasama semua unsur dilingkup civitas akademika Fakultas Hukum UMI menjadi modal kekuatan dalam mencapai visi dan misi yang akan kami laksanakan dalam mengemban amanah periode 2018-2022. (*)


div>