KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

DTRB Bakal Sidak Bangunan

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Selasa , 06 November 2018 09:15
DTRB Bakal Sidak Bangunan

ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar bakal melakukan sidak bangunan. Pihaknya akan menggandeng PTSP memeriksa bangunan diindikasi tanpa IMB.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian DTRB Makassar, Ismail Abdullah mengatakan, berdasarkan regulasi yang ada setiap bangunan yang beralih fungsi wajib untuk mengubah surat izin mendirikan bangunan (IMB). Makanya itu, pihaknya berencana akan melakukan pemeriksaan khusus untuk bangunan yang beralih fungsi.

“Kedepan akan kita cek semuanya, apakah semua bangunan yang beralih fungsi sudah menyesuaikan (IMB) atau belum,” ungkap Ismail, Senin (5/11).

Meski begitu, Kata Ismail, pihaknya belum mau membeberkan kapan akan melakukan sidak sekaligus eksekusi. Pasalnya saat ini pihaknya masih fokus untuk menyasar semua aktivitas pembangunan.

“Tataran kita kan aktivitas pembangunan, kita belum cek bangunan yang beralih fungsi. Tapi kedepan kita akan cek semua, kita upayakan tahun ini supaya PAD kita juga terdongkrak,” ucapnya.

Ismail mengatakan, saat ini sekitar 53 orang dari DTRB melakukan pengawasan di seluruh kecamatan. Olehnya itu, dirinya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk camat, lurah dan RT/RW agar ikut berpartisipasi melakukan pengawasan bangunan melanggar.

Meski terbilang minim Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengawasan. Namun, sejauh ini pihaknya sudah berhasil menyegel 13 unit bangunan, seperti rumah tinggal, kos-kosan, dan kampus. Bahkan telah mengeluarkan ratusan surat teguran. Hanya saja, diakui Ismail, rata-rata pemilik bangunan gedung memiliki itikad baik.

“Rata-rata mereka datang kesini kalau sudah kita berikan teguran. Ada yang datang perlihatkan IMBnya, ada juga yang datang kita arahkan ke PTSP untuk seger mengurus IMB,” terangnya.

Sementara, Kepala Dinas PM-PTSP Makassar, Andi Bukti Djufri memberikan apresiasi terhadap rencana DTRB akan melakukan sidak bangunan. Sebab disinyalir masih banyak bangunan yang belum mengantongi IMB, termasuk bangunan yang beralih fungsi.

Terlebih, tahun ini retribusi IMB di Dinas PM-PTSP ditargetkan sebesar Rp75 miliar. Sementara, sejauh ini capaiannya rata-rata masih dibawah 50 persen.

“Salah satu kendala kita memang di retribusi yaitu kemungkinan masih banyak bangunan yang belum mengantongi IMB, sementara kalau ini dilakukan maka bisa meningkatkan pendapatan kita,” ujarnya.

Bukti mengatakan, siap jika diminta ikut terlibat dalam pemeriksaan tersebut. Apalagi, pengalihan fungsi bangunan seperti rumah tinggal menjadi kos-kosan dinilai memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan Dinas PM-PTSP.

“Kos-kosan misalnya itukan jenis usaha ji juga. Jadi setiap orang mau urus izin harus dulu ada keterangan rencana kota (KRK), jadi kalau dia mau urus alih fungsi kita lihat lagi bisa atau tidak, kalau tidak yah tidak kita setujui. Jelasnya, berpengaruh besar karena beda retribusinya rumah tinggal dengan kos-kosan, kalau rumah kos bisa dua sampai tiga kali lipat dari rumah tinggal,” terangnya. (*)


div>