MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Dua Anggaran DPKP Makassar Jadi Sorotan Banggar

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Senin , 24 September 2018 11:30
Dua Anggaran DPKP Makassar Jadi Sorotan Banggar

Anggota Banggar DPRD Makassar, Mario David

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tinggi besaran anggaran yang diajukan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Makassar untuk membangun program rumah beton bersubsidi menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Pasalnya dalam plafon anggaran APBD Perubahan 2018 DPKP Makassar mengajukan program rumah beton bersubsi untuk dua alokasi anggaran yang besar, yaitu Pembuatan Model Rumah Kota Aparong civic center dan RTP dengan jumlah pembuatan sebanyak 6 paket yang anggarannya ditaksir sebesar Rp 3.33 Milliar. Kedua Pembuatan Rumah Knock Down unit Mobile dengan jumlah pembuatan sebanyak 2 paket, taksiran anggaran sebesar Rp 513 Juta.

Menurut Anggota Banggar DPRD Makassar, Mario David mengatakan heran dengan cara SKPD mengajukan program anggaran di setiap Pembahasan APBD. Sebab rata-rata SKPD dalam mengajukan program anggaran tidak pernah mencantumkan lokasi untuk alokasi anggaran tersebut. Seperti program Rumah Kota Aparong civic center dan Rumah Knock Down unit Mobile yang sejak pembahasan Pokok diusulkan hingga Perubahan, dewan tidak mengetahui lokasi pembuatannya dimana.

“Tolong ini pak Kadis kalau ajukan ki program, kasih jelas memang ki dulu lokasi pembuatan Rumah Knock Down unit Mobile dan Rumah Aparong ta ini dimana, karena saya lihat ini sudah dua kali diusulkan di pokok dan perubahan, biar 1 persen programnya belum jalan pak yah,” ungkapnya saat rapat di Banggar DPRD Makassar, Minggu (23/9).

Lanjut Legislator Fraksi Nasdem Makassar ini juga mengaku peruntukan dari pembuatan Rumah Knock Down unit Mobile dan Rumah Aparong sasaran seperti apa, sebab selama ini dewan tinjau program yang diusulkan dari tahun lalu ini tidak jalan hingga saat ini. Padahal jika Dinas PKP Makassar ini menggenjot pembuatan ini, maka sedikitnya bisa membantu masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni.

“Ada banyak ini pak, bisa kita bantu kalau betul-betul program ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena masih banyak masyarakat kita ini tidak punya rumah layak huni, kalau pak Kadis ini bisa memaksimalkan program pembuatan Rumah Knock Down unit Mobile dan Rumah Aparong ini saya kira sudah bagus sekali, dan sayang sekali jika hingga akhir tahun tidak bisa dijalankan, karena saya pikir kalau fisik ini harus segera karena salah-salah habis waktu, masuk silpa lagi, ” jelasnya.

Sedangkan Sebelumnya Wakil Ketua DPRD makassar, Rudianto Lallo mengatakan program Aparong tidak berjalan sesuai rancangan, seperti Smart Pete-pete. Beberapa program yang tidak jalan tersebut dikarenakan gagal dalam proses pelelangan ditambah mepetnya waktu yang ada.

“Jika program itu sudah dibahas dalam APBD, segera dilaksanakan pemkot Makassar, seperti apertemen lorong dan program lainnya. itu seharusnya dijalankan. jangan hanya merencanakan program tapi tidak dijalankan. Itulah yang saya katakan kemarin-kemarin bahwa semua program yang diusulkan kemarin bersama dalam pembahasan anggaran APBD pokok kemarin, sudah harus dilaksanakan, jangan terkesan mubassir anggaran,” tuturnya.

Sementara itu, Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Makassar, Fathur Rahim mengaku bahwa untuk tahap pembuatan rumah aparong ini telah mulai dikerjakan di tiga lokasi yaitu kelurahan sudiang raya, rusunawa daya dan rusunawa mariso, sedangakan enam titik lainnya yang diusulkan sementara Digodok dibeberapa keluarahan lainnya, selain menunggu perda rumah susun rampung.

“Untuk pembuatan Aparong ini pak kita sudah mulai di tahun lalu sebagai percontohan itu ada dikeluarahan sudiang raya, rusunawa daya dan rusunawa mariso masing-masing tiga unit Aparong dengan ukuran 4×12 meter persegi. Kalau Rumah Knock Down itu kita persiapkan untuk rumah tanggap bencana dan fasad serta bedah rumah yang kami usulkan dua unit saja nantinya, lokasinya sementara kita cari pak,” bebernya.

Dua program itu menurut Fatur, sebagai wujud komitmen dari DPKP Makassar untuk mewujudkan zero kumuh di kota Makassar. Sesuai dengan program nasional di tahun 2019 untuk menuntaskan kawasan kumuh disetiap pelosok indonesia. “Kami akan berusaha mewujudkan program itu pak dewan, karena sesuai komitmen DPKP bagaimana dikota Makassar ini sudah tidak ada lagi kawasan kumuh,” pungkasnya. (*)


div>