SABTU , 23 JUNI 2018

Dua SKPD Belum Serahkan Dokumen Tim Teknis

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Senin , 12 Maret 2018 12:00
Dua SKPD Belum Serahkan Dokumen Tim Teknis

kantor balaikota (ist)

* Plt Wali Kota Toleransi Hingga Pekan Ini

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP), Andi Bukhti Jufri menyebutkan bahwa sisa dua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang belum menyerahkan berkas dokumen tim teknis perizinan ke Dinas PM PTSP.

Dua SKPD tersebut yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Sisa dua dinas yang belum serahkan ke kami,” singkat Andi Bukhti Jufri, Minggu (11/3) kemarin.

Lanjut Andi Bukhti, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Makassar memberikan tambahan waktu hingga pekan ini untuk menyerahkan berkas perizinan sesuai dengan Perwali Nomor 27 Tahun 2017 tentang pelimpahan wewenang perizinan pada Dinas PM PTSP.

“Ada pergeseran, jadi pekan ini harus dirampungkan karena dua pekan diberikan waktu sama pimpinan (Plt wali kota),” ucap Andi Bukhti.

Lanjut Andi Bukhti, semua yang telah menyerahkan dokumen tim teknis ke PTSP wewenang perizinan selanjutnya diberikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar untuk dirampungkan.

“Banyak embel-embelnya, ada format dan segala macam yang harus diserahkan sehingga agak lama,” ujar Andi Bukhti.

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kota Makassar, Basri Rakhman mengatakan usulan tim teknis dari semua SKPD sudah masuk ke pihaknya. Hanya saja belum semuanya sehingga masih menunggu penyerahan tersebut dari PM PTSP.

“Hampir semua sudah masuk (berkas tim teknis), selanjutnya akan di-definitif-kan, karena keinginan pak wali dan kepala dinas, tidak usah di-BKO-kan karena ada hak-hak mereka,” ujar Basri.

Ia mengatakan, penyerahan berkas tim teknis bertujuan untuk memberikan kepastian, salah satunya kesejahteraan pegawai atau staf jika sudah bergabung ke PTSP. “Kalau hanya BKO, terkendala kalau misalnya itu hak-hak kesejahteraannya tidak bisa bersumber pada DPA-nya Dinas PM PTSP,” ujar Basri.

Lanjut Basri, definitif pegawai tim teknis di PM PTSP memang memiliki regulasi sendiri. “Yang bisa diakomodir masuk ke DPA-nya PM PTSP adalah pegawai organik, kalau BKO tidak bisa,” sebut Basri. (*)


div>