MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Dugaan Korupsi Sewa Lahan Negara, Lurah Buloa Diperiksa Kejati

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Jumat , 16 Desember 2016 09:26
Dugaan Korupsi Sewa Lahan Negara, Lurah Buloa Diperiksa Kejati

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa warga dan Asisten I Pemerintah Kota Makassar H Sabri, kini giliran pemeriksaan terhadap Lurah Buloa Kecamatan Tallo Iraman dilakukan tim Penyidik Tindak Pidana Kusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar di Kantor Kejati Sulselbar, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Kamis (15/12).

Pemeriksaan terhadap Lurah Buloa terkait penyewaan lahan negara terhadap negara yang saat ini telah ditingkatkan ke penyidikan oleh Kejati Sulselbar, karena diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Kepala Seksi penerangan Hukum, Kejati Sulselbar, Salahudddin, mengatakan pemeriksaan terhadap Imran merupakan yang pertama kali, karena diduga mengetahui lokasi lahan tersebut.

“Kan dia (Imran) merupakan lurah, pasti mengetahui wilayah-wilayah disana,” katanya diberitakan Rakyat Sulsel, Jumat (16/12).

Namun pihaknya tidak ingin mengungkapkan mengenai pemeriksaan terhadap Imran, terutama materi pemeriksaan.

“Inikan materi penyidikan yang tidak bisa disampaikan, Tunggu saja perkembangan, yang jelas masalah tanah lahan tersebut,” tuturnya.

Disinggung dengan keterlibatan Asisten I Kota Makassar, H Sabri, mengakui, jika dirinya menyetujui penyewahan lahan tersebut bahkan menandatangi, Salahuddin hanya mengatakan, untuk menetukan tersangka memiliki proses tertentu.

[NEXT-RASUL]

“Penentuan tersangka harus sesuai prosedur, biarlah tim bekerja dan mencari alat bukti yang kuat terhadap siapa yang akan menjadi tersangka,” ungkapnya.

Sementara, Lurah Buloa, Imran, membenarkan jika dirinya diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan, serta membenarkan jika tanah tersebut merupakan tanah negara.

“Iya, saya diperiksa, mengenai Buloa,” katanya.

Imran menuturkan, awal penyewahan lahan tersebut di tahun 2015 sekira bulan Juli lebarnya 6 meter dan panjang 700 meter yang disewakan 500 juta per tahun untuk akses masuk ke proyek MNP yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo, namun tahun 2016 dihentikan karena PT PP mengetahui lahan tersebut milik negara yang semestinya tidak boleh disewakan.

“Memang disewakan, tapi saya kurang tau jelas siapa, kalau tidak salah Jen Tang (PT Jujur Jaya Sakti, miliki Soedirjo Aliman),” tuturnya.

Disinggung soal keterlibatanya dirinya dan asisten I, Sabri, Imran menyebutkan jika beliau hanya menjembatangi untuk proyek MNP.
“Asisten hanya menjembatangi karena waktu itu tidak sepakat kontraknya, karena ini proyek negara yang diharus dikerjakan,” ungkapnya.

Diketahui saat ini tanah tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai Rusdin cs yang merupakan anak buah Jeng Tang dan merupakan tanah garapan selama 20 tahun.

Bahkan Rusdin pada saat lahan tersebut ingin guanakan pihaknya tidak menolak menyerahkan lahan tersebut. Sehingga PT PP sebagai yang mengerjakan proyek MNP meminta kepada saya untuk dilakukan adanya mediasi dengan Rusdin cs untuk dipersewakan.

Bahkan Asisten Pemerintahan yang biasa menjadi ketua panitia pembebasan lahan sekaligus memediasi pertemuan dengan kedua belah pihak, dengan tujuan agar proyek tersebut jalan. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati antara PP dengan Rusdin cs adanya sewa lahan Rp500 juta per tahun. (***)


div>