SENIN , 10 DESEMBER 2018

Dukungan PKB di Pilkada Serentak Bermasalah, Ketua PKB Sulsel Jadi Sorotan

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Rabu , 02 September 2015 19:56
Dukungan PKB di Pilkada Serentak Bermasalah, Ketua PKB Sulsel Jadi Sorotan

Bakri 'Opan' Ridwan

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Menjelang hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 11 kabupaten di Sulsel Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru dirundung masalah.

Sejumlah masalah menggerogoti partai ini secara internal kepengurusan. Permasahan ini muncul diduga dilatarbelakangi kebijakan yang diambil sendiri Azhar Arsyad selaku Ketua DPW PKB Sulsel.

Hal ini dibenarkan Wakil Ketua DPW PKB Sulsel, Bakri ‘Opan’ Ridwan. Menurutnya, permasalahan tersebut muncul karena tidak adanya koordinasi Ketua DPW dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC) terkait pengusungan calon bupati-wakil bupati pada 11 pilkada di Sulsel. Misalnya, di Pilkada Pangkep, Maros, dan Selayar.

“Di Pangkep dan Selayar bermasalah, di Maros tidak jelas yang diusung. Padahal, di sana ada anggota dewannya, Selayar dua orang, Maros satu orang, dan Pangkep empat orang,” jelasnya, Rabu (2/9).

Opan mengatakan, seharusnya untuk Kabupaten Kepulauan Selayar, penentuan rekomendasi usungan calon bupati dan wakil bupati melibatkan DPC, agar tidak terjadi kisruh.

“Nyata tidak. Akibatnya, usungan di Selayar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Selayar Aji Sumarno-Abd Gani menuai masalah. Bahkan, Ketua DPW mengkartekerkan Ketua DPC Selayar dan Maros,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua DPW PKB Sulsel lainnya, Mulyadi, juga mengutarakan hal serupa. Menurutnya, permasalahan itu muncul karena tidak adanya komunikasi aktif yang dibangun. Ketua DPW PKB dengan kepengurusan yang ada.

“Bukti tidak adanya komunikasi Ketua DPW dengan pengurus DPW penunjukan karteker Ketua di sejumlah DPC yang dilakukan sendiri Ketua DPW. Seperti di DPC Selayar akibatnya muncul permasalahan di pilkada terkait pengusungan calon bupati dan wakil bupati,” terangnya.

Mulyadi mengatakan, seharusnya Ketua DPW melakukan koordinasi dan berdasarkan keputusan bersama setiap mengeluarkan kebijakan. “Apa salahnya sebelum membuat kebijakan terlebih dahulu ada rapat koordinasi antar pengurus dan itu tidak dilakukan selama ini setiap mengambil keputusan,” tambahnya.

Mulyadi menjelaskan, permasalahan ini harusnya menjadi perhatian Dewan Pengurus Pusat (DPP), jika sistem yang diterapkan Ketua DPW tidak diubah dan masih mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan kepengurusan lainnya.

“Ini permasalahan serius dan harus jadi perhatian DPP sebab ada agenda utama yang akan dihadapi, yaitu even pilkada yang mana PKB juga mengusung di beberapa pilkada di Sulsel. Kalau tidak dibenahi, maka pergerakan kita untuk memenangkan pasangan calon yang diusung di pilkada akan sulit dipenuhi,” terangnya.

Menanggapi sorotan itu, Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, mengatakan, pengusungan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada di Sulsel sudah sesuai mekanisme partai.

“Untuk pengusungan di pilkada sesuai mekanisme partai. Yang mengusulkan DPC dan yang memutuskan itu DPP. Khusus untuk usungan di Pilkada Selayar kepada Aji Sumarno-Abd Gani. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan keputusan penentuan pasangan calon yang diusung itu ditentukan DPW,” ujarnya.

“Lalu, muncul masalah, itu karena Ketua DPC PKB Selayar enggan menandatangani surat pengusungan dengan alasan ada calon lain yang akan diusung. Kemudian untuk mengamankan dan menjalankan keputusan DPP yang menetapkan Aji Sumarno-Abd Gani sebagai calon bupati dan wakil bupati yang diusung, maka Ketua DPC Selayar diganti. Penggantian itupun keputusan pusat tanpa campur tangan DPW,” tambahnya.


div>