• Selasa, 22 Juli 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Dukungan PNS Terpecah Di 6 Pasangan Cawalkot

Pengamat Bilang Mobilisasi PNS Mengikuti Pola Pilgub

Kamis , 20 Juni 2013 13:43
Total Pembaca : 516 Views
Grafis : Mauluddin/rakyatsulsel

Baca juga

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pesta demokrasi Pilwalkot Makassar menjadi kegalauan sendiri bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi yang maju, ada di antara mereka adalah pimpinannya atau ada faktor kedekatan. Jangan heran, PNS rentan dipolitisasi dan selalu dilema. Mendukung salah, tidak mendukung salah. Kalau mendukung dan kalah, maka karier bisa hancur. Kalau tidak mendukung dan terpilih kembali karier juga habis. Bersikap diam dan netral lalu terpilih, karier juga macet karena dianggap tidak berkeringat dalam proses pemenangan.

PNS memang wajib netral. Untuk menjaga netralitas PNS dalam Pemilukada, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS yang mengatur tentang larangan bagi PNS dalam Pilkada yaitu PP No 53 Tahun 2010. PP ini diharapkan dapat membentengi dan meminimalkan PNS menjadi korban Pemilukada.

Namun, hal ini sepertinya masih hanya berlaku di atas kertas. Para PNS masih saja menjadi “bulan-bulanan”. Hal ini menjadi fenomena umum setiap Pemilukada. Pilkada usai, bergelimpanganlah PNS, jadi korban Pemilukada.

Pengamat Politik Unismuh Makassar, Dr Arqam Azikin, menilai dukungan birokrasi PNS baik jajaran Pemkot Makassar maupun Pemprov Makassar tidak semata-mata terfokus pada satu kandidat saja di Pilwalkot Makassar.

Sedikitnya, ada enam pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang memiliki jejaring mumpuni di lingkaran pemerintahan. Mereka adalah Danny Pomanto-Syamsu Rizal (DIA), Supomo  Guntur-Kadir Halid (SuKa), Muhyina Muin-Saiful Saleh, Rusdin Abdullah-Idris Patarai (Rudal-I), Adil Patu-Isradi Zaenal(Adil), dan Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah (NOAH).

Danny Pomanto dan Syamsu Rizal sebagai orang dekat dan telah memperoleh dukungan dari Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, dipastikan memiliki kendali terhadap lebih banyak PNS di lingkaran Pemkot Makassar. Meski demikian, Supomo Guntur yang merupakan wakil wali kota Makassar juga tidak bisa dinafikkan memiliki pengaruh cukup kuat di lingkaran PNS Pemkot.

Begitupun dengan Syaiful Saleh yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan, dan Pertanian Kota Makassar juga dipastikan masih memiliki jejaring teman dekat di PNS Pemkot. Tidak ketinggalan mantan orang kepercayaan Ilham Arief Sirajuddin, Idris Patarai. Bekas Kepala Bappeda Kota Makassar ini diyakini masih memiliki cukup banyak loyalis di lingkup Pemkot.

Perpecahan juga terjadi di lingkup Pemprov Sulsel. Adik kandung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Irman Yasin Limpo, dipastikan bukanlah satu-satunya yang memiliki pengaruh di lingkaran PNS Pemprov. Pengaruh bekas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel ini harus tergerus oleh legislator Sulsel, Adil Patu, dan Bendahara Partai Golkar Rusdin Abdullah.

“Enam figur pasangan inilah yang bisa mengelola pejabat pemerintah di Pilwalkot. Makanya dukungan birokrasi di Pemkot dan Pemprov saya prediksi akan terpecah. Karena masing-masing kandidat punya jaringan afiliasi sendiri-sendiri,” kata Arqam, malam tadi.

Arqam menuturkan, dalam memberikan dukungan di Pilwalkot Makassar, PNS dipastikan akan mengikuti pola gerak yang sama dengan di Pilgub Sulsel lalu. Yakni mendukung dengan cara sembunyi-sembunyi dan bergerak silent sebagai tim bawah tanah kandidat. “Kalau cara mendukungnya vulgar, pasti akan dilapor sama Panwaslu. Ancamannya jelas menurut undang-undang, PNS bersangkutan bisa diskors, atau paling parah dipecat,” tuturnya.

Arqam menuturkan, proses politik seperti Pemilukada memang sudah lumrah diwarnai pelanggaran seperti mobilisasi dukungan PNS. Meskipun begitu, dia berharap PNS baik lingkup Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel bisa bersikap profesional dan membedakan antara politik dengan profesinya.

“Proses politik ini tidak mungkin berjalan netral. Keterlibatan beberapa jaringan PNS memang tidak bisa dihindari. Tinggal bagaimana caranya, supaya birokrasi pemerintahan kita menjalankan profesionalitasnya dengan netral. Siapapun nanti yang terpilih, mereka akan tetap mendukung pemimpin baru itu,” imbaunya.

“Kita juga berharap calon wali kota dan wakil wali kota yang bertarung juga menunjukkan proses politik yang fair dan lebih edukatif,” tambahnya.

Sementara itu, pihak Irman Yasin Limpo, tidak menampik adanya dukungan PNS pemprov kepada bekas Kadisperindag itu. Juru bicara NOAH, Henny Handayani, menuturkan, kalaupun ada dukungan PNS pemprov kepada None, itu hanya dukungan pribadi PNS bersangkutan lantaran kedekatan emosional.

“Yang jelas kami di internal tim tidak pernah melakukan mobilisasi PNS. Kalau pun ada PNS yang mendukung NOAH, saya kira itu personnya mereka saja yang memiliki kedekatan emosional dengan Pak None. Kalau di tim sendiri kita patuh pada protap sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa PNS dilarang berpolitik praktis,” tandas Henny, malam tadi.

Bantahan keterlibatan PNS juga datang dari Jubir DIA, Arman Mannahawu. PNS adalah warga yang punya hak dalam konstitusi untuk memilih dan dipilih dalam sebuah proses Pemilukada. “Soal perbedaan pilihan itu biasa saja, DIA bisa pahami, yang pasti DIA menilai nasib PNS juga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan karena mereka adalah ujung tombak pelayan warga,” paparnya.

Kendati demikian, DIA berpesan kepada para PNS agar tetap netral. “Tetap ki netral sebagai PNS, tegakkan hak ta sebagai warga Makassar,” ajak Arman menirukan pesan DIA.

Terkait alasan PNS cari ‘cari muka’ dengan alasan memilih mendukung kandidat agar mendapatkan jabatan strategis jika jagoannya terpilih, DIA mengatakan kandidat realistis dan melihat kapasitas seseorang.

“Itu soal biasa yang pasti substansinya adalah kompetensi terhadap wilayah penguasaan amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Kalau “otak” mampu dan punya komitmen pengabdian sebagai pelayan warga. No Fear (jangan takut), pasti menduduki jabatan strategis,” Arman menekankan.

Begitupun dengan birokrasi Pemkot Makassar, membantah ada keterlibatan PNS Pemkot dengan salah satu atau lebih calon wali kota. “Tidak ada ji yang begitu, tidak sampai begitu,” kata A Tenri Palallo, Kabag Humas Pemkot Makassar.

Meskipun demikian, dia juga memastikan bahwa hak politik PNS juga tidak boleh dikebiri. Pasalnya, PNS memang punya hak suara di Pilwalkot. PNS punya hak untuk memilih calon yang menurutnya pantas memimpin Kota Makassar.

“Tapi tidak usah khawatir, PNS itu pemilih cerdas. Biar dilarang memilih seseorang ataupun dipaksa memilih seseorang, dia pasti memilih berdasarkan yang siapa dianggap cocok memimpin Makassar,” imbuhnya.

Terpisah, Divisi Pengawasan Panwaslu Makassar, Agus Salim, yang dikonfirmasi Rakyat Sulsel, menyebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan PNS dianggap melakukan pelanggaran Pemilukada. “Seperti, masuk ke dalam struktur tim pemenangan, memfasilitasi proses kampanye atau sosialisasi pasangan calon, dan ikut serta dalam proses kampanye pasangan calon,” terangnya.

Menurut Agus, jika hal-hal ini dilakukan sebelum ada penetapan pasangan calon, hanya akan dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Tetapi, jika dilakukan setelah penetapan pasangan calon, maka hal ini sudah masuk pada ranah pidana.

Untuk itu, lanjut Agus, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Panwaslu jika ditemukan hal-hal seperti ini. “Yang pasti langkah awal yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan,” terangnya.

Jika terbukti, tambah Agus, maka pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi. “Jika dilakukan sebelum penetapan, maka Panwaslu hanya akan merekomendasikan untuk diberikan sanksi, dari instansi pemerintah, dalam hal ini BKD dan Inspektorat. Tetapi, jika sudah penetapan, maka bisa direkomendasikan kepada pihak kepolisian,” tegasnya.

Sejauh ini, menurut Agus, pihaknya sudah menemukan indikasi keterlibatan PNS pada masa pendaftaran di KPU Makassar. “Untuk itu, besok (hari ini, Red) kita akan memanggil mereka. Salah satunya adalah oknum camat yang ada di Makassar,” ungkapnya. (M2-awl-pep)


One Response to Dukungan PNS Terpecah Di 6 Pasangan Cawalkot

  1. Dg Coddo

    Kamis, 20 Juni 2013 at 1:55 PM

    kalau rakyat Makassar, mau pemerintahan bersih dan netral dan bebas dari konflik kepentingan, maka pilih calon yang tak terkontaminasi konflik di struktur pemerintahan, konflik struktur partai, konflik antara mempertahankan dinansti dan membangun dinasti baru… Bagusmi itu pemerintahanka….