RABU , 21 NOVEMBER 2018

Efek Jera, Beri Cap Mantan Koruptor di KTP

Reporter:

Fahrullah - Irsal

Editor:

asharabdullah

Senin , 21 Mei 2018 12:39
Efek Jera, Beri Cap Mantan Koruptor di KTP

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wacana untuk memberikan cap “Mantan Koruptor” di Kartu Tanda Penduduk (KTP) para mantan narapidana kasus korupsi, mulai menjadi pembicaraan. Hal tersebut diyakini akan memberikan efek jera, karena sanksi sosial yang mereka hadapi lebih berat.

Wacana tersebut disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo. Memberikan cap “Mantan Koruptor” di KTP para terpidana kasus tindak pidana korupsi. Upaya tersebut sebagai bentuk sanksi sosial, diluar sanksi pidana bagi para koruptor di Indonesia.

“Kalau perlu dimasukkan dicap di KTP-nya itu mantan koruptor misalnya. Itu bagus sekali, biar kalau tahu malu, malu gitu loh. Tapi banyak yang mengatakan urat malunya udah hilang,” kata Prasetyo.

Tindak pidana korupsi di Indonesia memang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2017 lalu, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, inkracht 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 971 perkara, penyidikan 688 perkara, penuntutan 568 perkara, inkracht 472 perkara, dan eksekusi 497 perkara.

Sementara, dalam kurun waktu tahun 2004 – 2017 tersebut, terdapat 392 kepala daerah tersangkut hukum. Jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus.

Direktur Kopel Sulsel, Muasaddaq, menyambut baik dan mendukung wacana tersebut.
“Sebagai aktifis anti korupsi, kami sangat mendukung usulan sanksi sosial bagi terpidana koruptor,” ujarnya saat dikonfirmasi Minggu (20/5) kemarin.

Menurutnya, hukuman pidana tidak membuat koruptor jera. Maka, hukuman berupa sanksi sosial sangat diperlukan, agar hal itu melegitimasi status koruptor.

“Saya kira, hukuman pidana tidak cukup bagi koruptor untuk jera. Dengan usulan sanksi sosial, akan melegitimasi status mereka sebagai pelaku kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan,” lanjutnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Muhammadiyah, Sulawesi selatan, Prof Ambo Asse, masih mempertanyakan mengapa harus ada cap mantan koruptor terlihat di KTP.

“Kita harus mengetahui apa maksudnya, apakah sudah berulang-ulang melakukan,” katanya.
Dirinya menyebutknya, jika cap mantan karuptor didalam kolom KTP akan membuat orang itu malu selamanya. Padahal, mereka telah diberikan hukuman saat ditahan.

“Kalau saya tidak perlu disebutkan dalam KTP, baik itu mantan narapidana dan saya kira kalau sudah diberi hukuman, itu sudah cukup,” ucapnya.

Prof Ambo Asse memberikan alasan tersendiri. Adanya cap “Mantan Koruptor” itu akan membuat cacat semua anggota keluarganya, bukan hanya pelaku sendiri.

“Mantan narapidana yang masuk dalam kolom KTP akan menjadi cacat bagi anak-anaknya nanti,” pungkasnya. (*)


div>