SELASA , 23 OKTOBER 2018

Eks Dirut PD Pasar Makassar Divonis 1,8 Tahun Penjara

Reporter:

Irsal

Editor:

asharabdullah

Jumat , 18 Mei 2018 12:37
Eks Dirut PD Pasar Makassar Divonis 1,8 Tahun Penjara

ILUSTRASI

*Denda Rp50 juta, Subsidair 1 Bulan Kurungan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Setelah sempat tertunda beberapa kali, akhirnya majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, mengganjar hukuman pidana penjara terhadap terdakwa eks Dirut PD Pasar Makassar Raya, Abdul Rahim Bustam (ARB).

Ketua Majelis Hakim, dalam putusannya menyatakan terdakwa ARB secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dugaan penyimpangan dana sewa lods Pasar Pa’baeng-baeng.

“Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi,” tegas Ahdar, di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (17/5).

Dijelaskannya karena terdakwa selaku pegawai atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Akibat perbuatan terdakwa, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 bulan, atau 1,8 tahun penjara, denda Rp50 juta, subsidair 1 bulan kurungan.

Hanya saja, putusan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dimana JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 30 bulan. Denda Rp50 juta, subsidair 2 bulan kurungan.

Sementara Kepala Seksi bidang Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Helmi Adam, menilai jika putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut telah sesuai dengan pertimbangan serta putusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

“Putusannya kan 2/3 dari tuntutan JPU, jadi saya rasa itu sudah sesuai,” tandasnya.

JPU menerima putusan tersebut dan tidak akan mengajukan kasasi, sebab putusannya sudah sesuai dan tidak terlalu rendah dari tuntutan JPU. (*)


div>