SENIN , 20 AGUSTUS 2018

Eks Napi Tak Boleh Nyaleg

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 17 Mei 2018 13:15
Eks Napi Tak Boleh Nyaleg

int

– Harus Diperkuat Dengan Regulasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) keukeuh soal ketentuan melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Alasannya, calon legislatif harus memiliki reputasi yang baik dan tidak bermasalah.

Keputusan KPU tersebut juga mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mengingat, saat ini sudah ada delapan calon kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan, tak terhitung lagi legislator yang ditersangkakan oleh KPK

Pakar Hukum Universitas Bosowa (Unibos), Marwan Mas, sangat mengaspresiasi keputusan KPU. Walaupun sejauh ini, belum ada peraturan untuk semua kandidat yang ingin menjadi anggota legislatif.

“Itukan tidak ada di dalam undang-undang. Namun, adanya keinginan KPU memasukkan dalam PKPU, kami sangat memberi support,” kata Marwan, belum lama ini.

Ia menyarankan agar undang-undang pemilu direvisi, untuk menguatkan keputusan KPU tersebut. “Seharusnya Undang-undang Pemilu harus direvisi, disesuaikan agar yang pernah dihukum tindak pidana korupsi, tidak bisa mencalonkan lagi,” ucapnya.

Marwan menilai, jika anggota DPRD yang telah menjalani hukuman tidak pindana korupsi kembali menjadi wakil rakyat, diperkirakan akan mengulangi perbuatannya lagi.

“Bagaimana rasanya, orang yang pernah melakukan korupsi lalu masuk lagi (DPRD) mengelola kewenangan besar, baik itu penentuan anggaran APBN, APBD dan perencanaan pengawasan lain? Kita khawatir jika dia mengulangi perbuatannya lagi,” terangnya.

Bukan saja untuk kandidat legislatif, namun ada juga peraturan yang harus mengikat seluruh calon pemimpin di Indonesia. “Bukan hanya anggota legislatif, namun semua calon baik itu Presiden, Menteri, dan kepala daerah,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, M Roem, mengatakan, semua kader Gokar telah diberikan pembekalan mulai orientasi hingga tes urine. Apapun keputusan KPU terkait larangan calon tersangkut masalah, pihaknya sebagai partai akan mengikuti ketentuan yang ada.

“Apapun aturan KPU kita ikuti. Untuk Golkar saat ini fokus ikut orientasi caleg. Bahkan tes urine, yang negatif gugur sebelum pendaftaran,” ujarnya.

Menurutnya, aturan partai sudah jelas. Saat ini, bagaimana Golkar dekat dengan rakyat untuk menghadapi Pilkada dan Pilgub, serta Pemilu 2019. Untuk mengejar target, pengurus Golkar baik tingkat pusat maupun daerah mulai menjalankan strategi pemenangan yang telah disusun.

“Golkar ingin menang 2019, sehingga perlu antisipasi hal yang dilarang, tak boleh dilanggar,” pungkasnya.

Aturan tersebut juga tidak dipersoalkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Sulsel, M Iqbal Arifin. Ia bahkan menyambut secara positif, sebagai bagian dari menghadirkan sistem demokrasi yang bersih.

“Kalau kita di internal PDIP, itu mesti ditanggapi secara positif. Apalagi kalau itu menjadi ketentuan KPU sebagai warning kepada masyarakat bahwa dengan korupsi tidak akan ada hasil positif yang akan didapatkan,” kata Iqbal.

Namun memang, kata dia, hal itu kembali lagi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, untuk dikaji lebih dalam. Dan apapun yang menjadi keputusan DPP, akan diikuti dan menjadi bahan untuk dilaksanakan oleh DPD PDIP Sulsel.

“Kalau kita tidak jadi soal, tapi tentu saja ini akan menjadi perbincangan di tingkat DPP. Kita DPD apapun yang menjadi keputusan DPP kita ikuti,” terangnya.

Menurutnya, korupsi adalah musuh terbesar bangsa Indonesia. PDIP pun sangat mengecam pelaku-pelaku korupsi.

“Kalau saya secara pribadi ini hal yang positif. Kalau misalnya KPU ingin membuat aturan seperti itu, tidak ada persoalan. Dan itu tentunya juga akan diikuti oleh seluruh partai,” tegasnya. (*)


div>